SIDOARJO — Petani di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kini lebih mudah memperoleh pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keberadaan koperasi tersebut menjadi alternatif titik penebusan bagi petani setempat yang sebelumnya tidak memiliki kios resmi pupuk atau Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) di desa mereka.
Petani anggota Kelompok Tani (Poktan) Rukun Asih, Mohammad Jupri, mengatakan penebusan pupuk di KDKMP Tambakrejo lebih mudah dijangkau. Prosesnya juga relatif cepat karena petani cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
“Lebih dekat di sini. Prosesnya juga mudah dan cepat, cukup menunjukkan KTP saja, serta harganya sesuai HET,” kata Jupri saat menebus pupuk di KDKMP Tambakrejo, Minggu (18/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Jupri menebus 100 kilogram pupuk bersubsidi untuk kebutuhan usaha taninya.
Hal senada disampaikan petani lainnya, Abd. Munib. Anggota Poktan Rukun Asih itu menilai keberadaan koperasi mempermudah akses penebusan pupuk karena lokasinya lebih dekat dari tempat tinggal dan lahan pertanian.
“Sekarang lebih mudah karena tempatnya dekat dan prosesnya cepat. Kami bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP, sementara harganya juga sesuai HET,” ujar Munib.
Munib menebus pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska, masing-masing sebanyak 300 kilogram.
Penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah memperpendek rantai distribusi dan mendekatkan akses barang bersubsidi kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran pupuk langsung dari Pupuk Indonesia ke koperasi diharapkan mengurangi perantara dalam distribusi. Pernyataan itu disampaikan saat mengunjungi KDKMP di Sidoarjo, Kamis (15/10/2026).
“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk menyuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat,” kata Zulkifli.
Selain pupuk, pemerintah memantau ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, serta LPG 3 kilogram di koperasi. Pemantauan tersebut ditujukan untuk memastikan pasokan barang bersubsidi tersedia dan operasional KDKMP berjalan optimal.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum. Sebanyak 79.733 koperasi telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), sedangkan 60.854 koperasi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik KDKMP dilaporkan telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.ys
Editor : Redaksi