Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026), Kapolri menyampaikan bahwa dari 97 laporan polisi (LP) terkait karhutla, sebanyak 92 laporan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses penanganan perkara juga mengarah pada dugaan keterlibatan korporasi yang saat ini masih dalam pemeriksaan.

“Kita lakukan penyelidikan, dari 97 LP, menjadi 92 naik sidik. Kemudian sekarang ini sudah mengerucut pada korporasi yang sedang kita periksa,” ujar Kapolri.

Ia menjelaskan, proses penyidikan masih berlangsung untuk mendalami perkara dan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Hasil pengusutan tersebut nantinya akan disampaikan kepada publik setelah proses hukum dan penetapan pihak terkait dilakukan.

“Ya tentunya sedang dalam proses penyidikan, nanti kalau sudah kita tetapkan akan kita ekspos oleh Pak Kabareskrim,” jelasnya.

Penegakan hukum terhadap karhutla menjadi salah satu langkah Polri untuk memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya ditangani dari sisi pemadaman, tetapi juga melalui pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam perkembangan penanganan perkara hingga 13 Oktober 2026.

Bareskrim Polri juga telah mengungkap penanganan kasus yang melibatkan korporasi dan perorangan, termasuk penetapan sembilan tersangka dalam perkara korporasi serta 223 tersangka dalam perkara perorangan. Penanganan perkara tersebut terus dikembangkan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang ditemukan di lapangan.

Selain penegakan hukum, Polri terus mengoptimalkan dukungan operasional untuk membantu pemadaman di sejumlah wilayah. 

Kapolri menyebut evaluasi terus dilakukan guna memperkuat langkah penanganan, termasuk dengan mengerahkan personel dan menggunakan peralatan yang dapat menjangkau titik api di medan yang sulit diakses.

“Kita menguatkan operasi di kewilayahan, untuk memadamkan api dengan berbagai cara termasuk penggunaan X-Fire, kemudian dengan menggunakan motor trail, ATV, untuk bisa tembus ke daerah yang menjadi titik api,” ungkapnya.

Pada aspek pencegahan, Polri juga melakukan Langkah mencakup peningkatan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), kesiapan personel, penguatan sinergi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Polri juga mendorong langkah yang memperhatikan dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat, termasuk edukasi pencegahan kebakaran, pembentukan kelas aman asap bagi pelajar, dan pendampingan psikologis bagi warga terdampak. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polri mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah karhutla, menjaga lingkungan, serta melaporkan potensi kebakaran sejak dini. Sinergi antara kepolisian, masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran berulang. (red)

"Persoalan bisnis, sudah ada perjanjian bahwa penyelesaiannya apabila ada masalah dilakukan secara perdata di pengadilan negeri, malah diproses secara pidana. Saya ditersangkakan," ujar Deni kepada wartawan, Rabu, 14 Oktober 2026.

Kasus dengan nomor laporan polisi: LP/B/527/X/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 24 Oktober 2025 ini, ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Deni dijerat dengan pasal tindak pidana transfer dana dan/atau pasal penggelapan dan pencucian uang (TPPU).

Deni menuturkan, persoalan ini bermula saat pelapor, AWW, yang merupakan direktur PT M meminjam nama perusahaan di mana Deni menjadi direktur utamanya, yakni PT A. PT A dipinjam namanya, setelah sebelumnya memiliki kontrak pekerjaan pembangunan dengan perusahaan negara, senilai Rp11,1 miliar.

Dalam perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak, AWW bertanggung jawab untuk pengadaan material dan pekerjaan yang diperoleh dari perusahaan negara. Sementara Deni, mendapatkan kompensasi 3 persen dari nilai pekerjaan yang dibayarkan perusahaan negara itu kepada PT A.

"Dari 3 persen, 2 persennya digunakan untuk membayar PPH pasal 21 yang dibebankan oleh perusahaan negara, dan 1 persen adalah fee perusahaan," tutur Deni.

Dalam perjanjian tertanggal 3 Juni 2022 itu, Deni juga diminta mendapatkan tender dari perusahaan negara itu. Kedua pihak juga sepakat rekening bersama digunakan untuk menerima pembayaran dari perusahaan negara.

"Dinyatakan juga dalam perjanjian itu, bahwa segala sesuatu seperti ketika adanya permasalahan terkait perjanjian ini, diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam hal ini secara perdata, bukan ke kepolisian atau melalui jalur pidana," kata Deni.

Singkat cerita, PT A dinyatakan wanprestasi oleh perusahaan negara. PT A dianggap tak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga kerja sama diputus lebih awal oleh perusahaan negara yakni pada 2 Februari 2024. Meski begitu, perusahaan negara tetap membayarkan sejumlah uang sesuai nilai yang sudah dikerjakan oleh PT A, yaitu sekitar Rp4,19 miliar. Kendati dibayar, PT A terkena sanksi oleh perusahaan negara. Selain denda, PT A dikenakan denda keterlambatan, biaya penyelesaian punchlist, dan hilangnya jaminan pelaksanaan.

"Perusahaan disanksi kategori Sanksi Merah, yang artinya perusahaan atau PT A, tidak bisa mengikuti pengadaan di lingkungan grup perusahaan negara tersebut, selama setahun," tuturnya.

Lantas, pada 6 Januari 2025 perusahaan negara membayar nilai pekerjaan yang sudah dilakukan PT A. Kemudian pada Maret 2025, Deni melakukan perubahan spesimen, yang artinya tak dibutuhkan lagi tanda tangan AWW untuk transaksi pada rekening bersama PT A. Uang pembayaran dari perusahaan negara, lalu dipindahkan dari rekening bersama.

"Perubahan spesimen saya lakukan karena kontrak kerja sama sudah berakhir. Kontrak dengan perusahaan negara sudah diputus," jelas Deni.

AWW lalu menuntut uang sebesar Rp4,10 miliar diberikan kepadanya. Deni menolak, sebab pihaknya mengalami sejumlah kerugian akibat sanksi dari perusahaan negara. Negosiasi pun dilakukan kedua belah pihak. Hingga akhirnya pihak AWW hanya meminta sekira Rp500 juta kepada Deni.

"Itu disampaikan istri dari AWW saat bertemu dengan saya di coffe shop kawasan Senayan City. Ketika itu, saya nggak menerima atau menolak, cuma saya bilang bersurat resmi saja. Bukannya mengirim surat itu, malah saya dikirim surat somasi (peringatan)," jelas Deni.

Hingga akhirnya persoalan ini dilaporkan ke Bareskrim Polri. Setelah penyelidikan dan gelar perkara, Deni ditetapkan sebagai tersangka.

Deni merasa penetapan tersangka maupun pemidanaan persoalan ini, menurutnya tak tepat. Sebab selain sudah tertera dalam perjanjian, yakni cara penyelesaian ketika ada masalah, pihaknya juga merugi jauh lebih besar akibat sanksi dari perusahaan negara.

"Saya dalam setahun bisa 3-4 kali dapat proyek dari perusahaan negara itu. Nilainya kisaran sama Rp11 miliaran, dikali tiga atau empat dalam setahun," jelas Deni.

"Bahkan pada tahun 2022 saya dapat proyek nilainya Rp200 miliaran dari perusahaan negara tersebut. Jadi, sesungguhnya kerugian materiil maupun immateriil saya jauh lebih besar. Setelah setahun pun, Sanksi Merah itu bisa tetap bikin perusahaan saya kesulitan dapatkan proyek dari perusahaan negara, karena ada catatan wanprestasi itu yang jadi pertimbangan," paparnya.

Deni berharap kepolisian bisa meninjau ulang kasus ini. Apalagi, Polri kini memiliki pucuk pimpinan yang baru. Sehingga diharapkan semakin memberikan perbaikan-perbaikan yang positif kepada institusi.

"Saya orang kecil ini hanya ingin keadilan. Kami berharap itu tercapai di bawah kepemimpinan Kapolri baru Bapak Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kabareskrim baru, Irjen Asep Safrudin dan Direktur Tipideksus yang juga baru, Kombes Pol. Suhasto," tandasnya.kik

Kebocoran pipa berbahan Glass Reinforced Plastic (GRP) tersebut terjadi pada Selasa (13/10/2026). Insiden itu diduga berkaitan dengan aktivitas penggalian menggunakan alat berat dalam pekerjaan pembangunan tampungan air atau long storage yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Pemkot Surabaya untuk menangani genangan air hujan.

Sejak kejadian, tim teknis Petrokimia Gresik bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya langsung melakukan penanganan di lokasi. Perusahaan juga menghentikan operasional pompa pada jaringan yang terdampak mulai pukul 12.30 WIB untuk menghentikan aliran air di titik kebocoran.

Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik, Nuril Huda, mengatakan langkah awal tersebut dilakukan untuk mengendalikan kondisi di lapangan. Pemeriksaan dan perbaikan jaringan kemudian dilanjutkan guna memastikan pipa dapat kembali berfungsi secara normal.

“Sejak awal, kami bersama BPBD Kota Surabaya langsung bergerak melakukan penanganan di lokasi kejadian. Aliran air pada titik kebocoran telah berhasil dihentikan, dan saat ini kami terus berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya untuk memastikan proses perbaikan berjalan dengan baik hingga jaringan pipa kembali berfungsi normal,” ujar Nuril.

Menurut dia, pipa yang mengalami kerusakan merupakan bagian dari jaringan penyaluran air Pengolahan Air Gunungsari milik Petrokimia Gresik. Karena itu, pemeriksaan teknis tetap dilakukan meskipun aliran air pada titik kebocoran telah berhasil dihentikan.

Koordinasi antara Petrokimia Gresik dan Pemkot Surabaya juga dilakukan melalui rapat bersama DSDABM pada Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan serta penyelesaian kerusakan jaringan pipa agar proses perbaikan dapat berjalan secara terkoordinasi.

Kepala Bidang Drainase DSDABM Pemkot Surabaya, Adi Gunita, menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk mendukung proses perbaikan hingga selesai. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan adalah tenaga kerja selama 24 jam untuk membantu kelancaran penanganan di lapangan.

“Pekerjaan pembuatan tampungan air atau long storage ini dilakukan untuk membantu penanganan genangan air hujan di sekitar lokasi. Terkait kerusakan jaringan pipa yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, kami telah berkoordinasi dengan Petrokimia Gresik dan menyiapkan dukungan tenaga kerja selama 24 jam,” kata Adi.

Ia menegaskan, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya untuk membantu penyelesaian perbaikan secara optimal. Koordinasi dengan Petrokimia Gresik terus dilakukan agar pekerjaan di lapangan dapat diselesaikan dengan baik.

Nuril mengapresiasi respons cepat Pemkot Surabaya, khususnya DSDABM dan BPBD, yang turut terlibat dalam penanganan sejak awal kejadian. Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting untuk mempercepat penanganan sekaligus memastikan keselamatan selama pekerjaan berlangsung.

“Kami mengapresiasi respons cepat dan dukungan Pemerintah Kota Surabaya, khususnya DSDABM dan BPBD Kota Surabaya, yang telah bersama-sama melakukan penanganan sejak awal kejadian. Sinergi ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta meminimalkan dampak terhadap masyarakat sekitar,” ujarnya.

Di sisi lain, Petrokimia Gresik memastikan kejadian tersebut tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan untuk menjaga kelancaran aktivitas perusahaan selama proses pemeriksaan dan perbaikan jaringan pipa berlangsung.

“Berbagai langkah mitigasi telah kami lakukan untuk memastikan kegiatan operasional Petrokimia Gresik tetap berjalan dengan baik. Bersama Pemkot Surabaya dan seluruh pihak terkait, kami terus mengawal proses perbaikan hingga tuntas agar jaringan pipa dapat kembali berfungsi normal,” tegas Nuril.

Sinergi Petrokimia Gresik dan Pemkot Surabaya diharapkan dapat memastikan penyelesaian perbaikan berjalan sesuai kebutuhan teknis. Kedua pihak terus berkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan, menjaga aktivitas masyarakat sekitar, serta memastikan kelancaran operasional perusahaan.ys

Semangat Polisi Bersama Masyarakat sejalan dengan visi yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 1 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Suyudi menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, penguatan hubungan dengan masyarakat, serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan publik sebagai bagian dari upaya perbaikan institusi.

Logo Polisi Bersama Masyarakat merepresentasikan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Simbol jabat tangan menggambarkan kepercayaan dan kerja sama, sedangkan siluet polisi bersama masyarakat mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui semangat tersebut, keamanan tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga didukung komunikasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan upaya bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sosial.

Posko Polisi Bersama Masyarakat berfungsi mendukung koordinasi pelaksanaan program prioritas Kapolri, pemantauan perkembangan kegiatan, serta penghimpunan dan verifikasi data sebagai bahan evaluasi. Posko juga membantu memastikan arahan dan kebijakan ditindaklanjuti oleh satuan pelaksana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Selain itu, perkembangan pelaksanaan program dievaluasi secara berkala untuk melihat capaian dan mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan penyusunan rekomendasi dan langkah perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek pengawasan, pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, akuntabilitas personel, penggunaan anggaran, serta tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya diteruskan kepada fungsi pengawasan maupun fungsi profesi dan pengamanan sesuai dengan kewenangannya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat perlu diwujudkan melalui langkah nyata dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan sehari-hari.

“Logo Polisi Bersama Masyarakat dan peresmian posko ini harus dimaknai sebagai komitmen bersama untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Kepercayaan publik dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pelayanan yang responsif, serta kehadiran anggota Polri yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Johnny, Senin (12/10/2026).

Ia menambahkan, keberadaan posko diharapkan dapat mendukung koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas, sekaligus mendorong agar aspirasi serta informasi dari masyarakat menjadi bagian dari bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Karena itu, semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan, sinergi, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

Melalui penguatan tersebut, Polri diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku, serta mendorong pelaksanaan program yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan demikian, semangat Polisi Bersama Masyarakat tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Diduga ​akibat kelalaian administrasi internal dan pembiaran sistemis yang dilakukan oleh institusi perbankan, nama baik finansial seorang debitur beritikad baik hancur seketika.

Akhirnya, peristiwa ini sekarang berujung pada langkah hukum tegas melalui pendaftaran Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan register perkara nomor 433/Pdt.G/2026/PN Sda.  

Gugatan itu dikuasakan Agus kepada ARN LAW FIRM AND PARTNERS yang beranggotakan Muhamad Takim, S.H., M.H., Rahmawaty Hadong, S.H., dan Dra. Ec. Suri Lidyawati, S.H., M.H.

Menurut Takim,​ perjalanan sengketa ini bermula pada bulan Juli 2017, ketika Agus Jayadi mengambil 1 unit apartemen di Tamansari Prospero Tower Fortuna Lantai 8 Nomor 21 melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Sidoarjo. Selama bertahun-tahun, angsuran berjalan lancar hingga Maret 2022 dengan total akumulasi dana yang telah masuk mencapai kisaran Rp 240 juta.  

​Namun, hantaman krisis ekonomi berkepanjangan pasca-pandemi COVID-19 memaksa Agus Jayadi mengambil keputusan berat. Pada 13 April 2022, dengan mengusung iktikad baik tertinggi, ia secara sukarela menyerahkan kunci dan penguasaan fisik unit apartemen tersebut kepada representasi resmi Bank BTN, Achmad Jamhuri, yang dituangkan dalam dokumen resmi "Surat Pernyataan Penyerahan Debitur".  

"​Dalam penyerahan tersebut, klien kami, saudara Agus rela melepaskan seluruh dana yang telah masuk sekitar Rp 240 juta tanpa menuntut pengembalian, bahkan pihak bank menjanjikan biaya kompensasi sebesar Rp 15 juta yang faktanya tidak pernah dibayarkan," tandas Takim, Senin (12/10/2026).

Tujuan utamanya sederhana: agar permasalahan selesai secara bersih dan tidak masuk daftar hitam (blacklist) perbankan.  

"​Ironisnya, alih-alih diproses secara profesional melalui mekanisme internal bank (seperti AYDA atau lelang), pihak Bank BTN justru melakukan pembiaran pasif (omission) selama lebih dari 4 tahun," imbuh Takim.

Masalah memuncak pada Juni 2026 ketika Agus hendak mengajukan tambahan modal kerja usaha ke salah satu bank daerah pelat merah senilai Rp 3-5 miliar. Alangkah terkejutnya dia, pengajuan tersebut ditolak mentah-mentah karena data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK mencatat status kreditnya berada di kolektibilitas 5 (Kol 5 alias macet) dengan lonjakan tagihan fiktif yang membengkak.  

​Upaya klarifikasi yang dilakukan Agus bersama istri ke Kantor Bank BTN Cabang Sidoarjo pada Agustus 2026 justru menemui jalan buntu dan perlakuan tidak kooperatif.

Mulai dari staf awal berinisial TM  yang sempat mencoba mengelak dengan alasan pegawai penerima kunci sudah keluar, hingga sikap pimpinan cabang berinisial CB yang terkesan lepas tangan dan menyilakan debitur untuk menempuh jalur pengadilan sekaligus secara tidak sengaja membocorkan bahwa dokumen hukum proyek apartemen Tamansari Prospero sendiri sedang bermasalah.  

​ARN LAW FIRM AND PARTNERS, menegaskan bahwa tindakan Bank BTN Cabang Sidoarjo telah memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.  

"Gugatan PMH yang telah didaftarkan di PN Sidoarjo dengan nomor perkara 433/Pdt.G/2026/PN Sda, ARN Law Firm menarik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Sidoarjo sebagai Tergugat I, serta melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur sebagai Turut Tergugat I dan Pengembang Apartemen Tamansari Prospero sebagai Turut Tergugat II guna menjamin kepatuhan hukum (Plurium Litis Consortium)," tegas Takim lagi.

​Dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut Majelis Hakim untuk:

- ​Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Debitur tertanggal 13 April 2022.  

- ​Menyatakan Tergugat berada dalam keadaan Kelalaian Kreditur (Mora Creditoris) sejak 13 April 2022.  

- ​Menyatakan batal demi hukum seluruh tagihan bunga berjalan, denda, dan penalti pasca-13 April 2022.  

- ​Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi dan membersihkan nama baik Penggugat pada sistem SLIK OJK dari Kolektibilitas 5 (Macet) menjadi Kolektibilitas 1 (Lancar).  

- ​Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil (kompensasi dan biaya operasional) serta immateriil (pencemaran nama baik finansial dan hilangnya kesempatan usaha) dengan total senilai Rp 1.065.000.000,- (satu miliar enam puluh lima juta rupiah).  

Sayangnya, pihak BTN, dalam hal ini TM dan CB, hingga berita ini diunggah memilih diam saat dikonfirmasi lewat WA mereka.sat
​

Dalam Indonesia Logistics Awards 2026 yang berlangsung di Jakarta, TTL meraih penghargaan kategori Sustainable Port Innovation of the Year. Sementara itu, pada ajang AHI 2026 di Surakarta, perusahaan memperoleh penghargaan kategori Media Internal untuk subkategori Video Profile.

Sekretaris Perusahaan dan Hukum PT Terminal Teluk Lamong, Syaiful Anam, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya perusahaan dalam menjalankan transformasi bisnis secara berkelanjutan.

Menurutnya, inovasi yang dikembangkan perusahaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja operasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi pengguna jasa, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi pengakuan atas transformasi yang kami lakukan. Inovasi harus memberikan manfaat bagi pengguna jasa, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat,” ujar Syaiful Anam.

Dalam operasionalnya, TTL terus mengembangkan berbagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Upaya tersebut mencakup penanganan kondisi arus kuat di dermaga domestik, penerapan sistem Berthing Priority dan Berthing Window, serta digitalisasi proses operasional melalui Terminal Booking System (TBS).

Perusahaan juga mengembangkan layanan Express Anchorage Zone Service (EAZI) untuk mempercepat waktu pelayanan kapal. Selain itu, pengelolaan yang terintegrasi di TPK Teluk Lamong, TPK Nilam, dan TPK Berlian menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas dan efektivitas layanan kepelabuhanan.

Di bidang lingkungan, TTL menjalankan konsep green port melalui elektrifikasi peralatan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta berbagai langkah untuk mengurangi dampak operasional terhadap lingkungan. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) juga diarahkan pada pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, dan budidaya kepiting soka.

Sementara itu, penghargaan AHI 2026 menjadi apresiasi terhadap upaya perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja, inovasi, dan perubahan perusahaan melalui media internal berbentuk video profil.

Syaiful Anam menegaskan bahwa reputasi perusahaan dibangun melalui kinerja dan kualitas layanan nyata, sedangkan komunikasi berperan menjelaskan inovasi serta manfaatnya kepada para pemangku kepentingan.

Pencapaian tersebut menjadi momentum bagi TTL untuk melanjutkan pengembangan pelabuhan yang cerdas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Memasuki fase berikutnya, perusahaan akan berfokus pada peningkatan produktivitas, integrasi tiga terminal, percepatan digitalisasi, serta penguatan prinsip keberlanjutan.

Dua penghargaan ini juga menjadi bagian dari perjalanan TTL setelah lima tahun merger Pelindo, sejalan dengan semangat “5 Tahun Bersatu, Bersama Kita Maju” untuk memperkuat daya saing layanan logistik dan kepelabuhanan nasional.

Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan agenda reforma agraria nasional berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PANRB Rini Widyantini, S.H., M.P.M., serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.Sc., M.Sc., di Ruang Rapat Majapahit, Lantai 2, Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan ini berfokus pada percepatan penyusunan SOTK BRAN, penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga, serta penegasan batas kewenangan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki landasan kelembagaan yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penataan kelembagaan merupakan langkah mendasar agar BRAN dapat menjalankan mandatnya secara terarah dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Percepatan penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas agar agenda reforma agraria Presiden Prabowo dapat dijalankan dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dan mekanisme kerja yang terukur. Kita ingin proses ini berjalan cepat, tetapi tetap cermat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, kejelasan fungsi dan kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN sangat penting untuk memastikan setiap institusi bekerja sesuai mandatnya. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria dapat diperkuat tanpa menimbulkan tumpang tindih tugas maupun memperpanjang proses birokrasi.

“BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga yang sudah berjalan. Kita ingin membangun sinergi, memperjelas peran, dan menyatukan langkah. Administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai kewenangan ATR/BPN, sementara BRAN memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor, khususnya untuk persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu,” tegasnya.

Dalam pembahasan bersama Kementerian PANRB dan ATR/BPN, pematangan desain organisasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BRAN secara efektif, adaptif, dan akuntabel. Penataan tersebut juga perlu memperhitungkan kebutuhan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan urusan agraria.

Dedi menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari tersusunnya regulasi atau terbentuknya organisasi. Yang terpenting adalah kemampuan negara menghadirkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi rakyat.

“Rakyat tidak seharusnya dibebani dengan rumitnya pembagian kewenangan antarinstansi. Ketika muncul persoalan agraria, negara harus hadir melalui koordinasi yang jelas dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sejak awal kita perlu membangun sistem kerja yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” ungkap Dedi.

Selain struktur organisasi, integrasi data pertanahan menjadi perhatian dalam membangun fondasi kerja BRAN. Data yang terpadu diperlukan untuk membantu memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, serta memantau hasil pelaksanaan reforma agraria secara objektif.

“Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas. Kita perlu mengetahui persoalannya, memetakan subjek dan objek reforma agraria, kemudian menyusun langkah penyelesaian bersama kementerian dan lembaga terkait. Dengan pendekatan berbasis data, penanganan dapat dilakukan lebih terukur dan akuntabel,” kata Dedi.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, penyusunan konsep kelembagaan dan matriks pembagian kewenangan akan dimatangkan melalui koordinasi teknis lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan lanjutan juga diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan regulasi pendukung serta memastikan setiap tahapan pembentukan BRAN berjalan sesuai ketentuan hukum.

Percepatan penyusunan SOTK menjadi tahapan penting bagi BRAN untuk membangun organisasi yang memiliki mandat jelas, mekanisme koordinasi efektif, dan indikator kinerja terukur. Fondasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan agenda reforma agraria nasional secara berkelanjutan.

Dedi menegaskan, orientasi utama pembentukan BRAN adalah memastikan kebijakan reforma agraria tidak berhenti pada penataan kelembagaan, tetapi berlanjut menjadi kerja nyata yang dirasakan rakyat.

“Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata terbentuknya organisasi, melainkan sejauh mana reforma agraria mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. BRAN akan mengedepankan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” pungkasnya.

Melalui percepatan penataan kelembagaan dan penyelarasan kewenangan, BRAN berupaya memperkuat fondasi pelaksanaan reforma agraria nasional sebagai bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci untuk membangun tata kelola agraria yang terpadu, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

BRAN kebut penataan kelembagaan, perjelas kewenangan, dan percepat reforma agraria demi keadilan agraria serta kesejahteraan rakyat.

Lima jabatan strategis yang diserahterimakan meliputi Irwasum Polri, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Maluku, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Bali.

Jabatan Irwasum Polri diserahterimakan dari Komjen Pol. Wahyu Widada kepada Komjen Pol. Asep Edi Suheri. Selanjutnya, jabatan Kapolda Metro Jaya diserahterimakan dari Komjen Pol. Asep Edi Suheri kepada Komjen Pol. Dadang Hartanto, yang kemudian digantikan Irjen Pol. Suwondo Nainggolan sebagai Kapolda Maluku.

Sementara itu, jabatan Kapolda Jawa Timur diserahterimakan dari Irjen Pol. Nanang Avianto kepada Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, sedangkan jabatan Kapolda Bali diserahterimakan dari Irjen Pol. Daniel Adityajaya kepada Irjen Pol. Pasma Royce.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus pembinaan karier personel. Penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas sesuai kebutuhan organisasi.

Johnny juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi, pengabdian, dan sumbangsih yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja Polri.

“Pergantian jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui penempatan personel sesuai kompetensi, kapabilitas, dan integritasnya. Kami juga mengapresiasi pengabdian pejabat lama yang telah memberikan kontribusi bagi institusi. Setiap amanah jabatan diharapkan dapat dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny.

Ia menambahkan, Kapolri berharap para pejabat yang menerima amanah baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan dan tanggung jawabnya, melanjutkan program yang telah berjalan, serta meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Johnny menegaskan, pelaksanaan tugas kepolisian juga harus senantiasa mengedepankan kedekatan dengan masyarakat, sejalan dengan semangat Polri melalui tagline "Polisi Bersama Masyarakat.” Dengan semangat tersebut, para pejabat diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ano)

Program yang diresmikan pada 8 Oktober 2026 tersebut menyasar masyarakat Ring 1 di sekitar wilayah operasional TTL. Kehadiran Lamong Cukur juga memberikan alternatif layanan bagi pengemudi truk dan pengguna jasa yang memiliki waktu tunggu selama beraktivitas di terminal.

Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong, David Pandapotan Sirait, mengatakan program pemberdayaan masyarakat perlu menghasilkan manfaat nyata dan berkelanjutan, terutama dalam membuka akses terhadap kesempatan kerja dan usaha mandiri.

“Yang paling penting adalah bagaimana keterampilan yang diberikan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkarya, bekerja, maupun berwirausaha secara mandiri. Kami ingin program TJSL tidak berhenti pada pelatihan, tetapi benar-benar mampu menciptakan peluang ekonomi,” ujar David.

Pelatihan Diperkuat Pengalaman Kerja
Untuk menyiapkan peserta memasuki dunia kerja, TTL mengawali program dengan pelatihan keterampilan mencukur pada 10–12 Agustus 2026. Materi pelatihan mencakup teknik dasar hingga standar pelayanan barbershop.

Peserta kemudian menjalani magang sepanjang September 2026 di barbershop profesional. Melalui tahapan tersebut, mereka memperoleh pengalaman langsung dalam mengasah keterampilan teknis, melayani pelanggan, dan membangun kedisiplinan kerja.

Hasilnya, peserta dari masyarakat Ring 1 berhasil terserap sebagai barber di Lamong Cukur. Capaian ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilanjutkan dengan praktik kerja dapat menjadi salah satu jalan untuk mempertemukan kebutuhan keterampilan dengan kesempatan kerja.

Pengemudi Truk Bisa Memanfaatkan Waktu Tunggu
Lamong Cukur tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Program ini juga dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi pengemudi truk dan pengguna jasa Terminal Teluk Lamong.

Saat menunggu proses pelayanan atau beristirahat, pengemudi dapat menggunakan layanan cukur rambut di lingkungan terminal. Kehadiran layanan tersebut diharapkan membuat waktu tunggu lebih produktif sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi aktivitas operasional.

David menyebut TTL akan terus memetakan potensi serta kebutuhan masyarakat untuk menentukan peluang pengembangan program serupa ke depan.

Menurutnya, Lamong Cukur berpotensi diperluas ke lokasi lain apabila pelaksanaannya berkembang dengan baik dan terdapat kebutuhan yang mendukung.

Pemerintah Kecamatan Dukung Keberlanjutan Program
Camat Asemrowo, Zul Chaidir, mengapresiasi langkah TTL dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar.

Ia menyampaikan bahwa kontribusi perusahaan melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan berbagai kegiatan pemberdayaan perlu didukung oleh sinergi antara perusahaan, pemerintah, serta masyarakat.

Melalui Lamong Cukur, TTL berupaya menjadikan program TJSL sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan pengguna jasa di kawasan terminal.

Saat dikonfirmasi, Humas PN Surabaya S. Pujiono, S.H., M.Hum., menyatakan masih perlu mengecek keberadaan berkas tersebut. “Saya masih ada sidang,” ujarnya singkat.
 
Dalam percakapan terkini, Hakim Khusaini — anggota majelis yang pernah menangani perkara ini juga menjelaskan: “Saya bukan hakim pengawas. Hakim pengawasnya seingat saya Pak Ketut Tirta. Penetapan itu produk hakim pengawas dalam tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit.” Ia menambahkan perlu menelusuri lebih lanjut arsip dan wewenang masing-masing jabatan dalam proses kepailitan.
 
Perkara ini bermula sejak 28 Mei 2020, saat Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan PT Kedap Sayaaq pailit dan menunjuk dua kurator: Agung Dwijo Sujono dan Salahuddin Serbabagus. Masalah krusial muncul ketika Agung diduga memalsukan tanda tangan Salahuddin untuk mengajukan izin melanjutkan usaha atau going concern ke hakim pengawas — yang kemudian disetujui lewat Penetapan Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 6 Agustus 2020.
 
Berdasarkan izin itu, aset perusahaan bernilai sekitar Rp200 miliar dikelola, dijual, dan dialihkan — termasuk penunjukan PT Long Coal Indonesia (LCI) sebagai operator tambang. Perusahaan ini baru berdiri dua minggu sebelum ditunjuk, lalu menguasai pengelolaan serta membeli aset strategis seperti pelabuhan, jalan angkut, dan kapal motor dengan nilai yang dinilai jauh di bawah harga wajar.
 
Kelima dokumen yang diminta PT Kedap Sayaaq:
 
1. Penetapan going concern — yang diduga diajukan dengan tanda tangan palsu
2. Penetapan penunjukan PT LCI sebagai operator tambang
3. Penetapan penjualan tiga unit kapal motor
4. Penetapan penjualan pelabuhan jetty
5. Penetapan penjualan jalan hauling
 
“Setiap kali kami minta salinan asli kelima penetapan ini untuk dibuktikan kebenarannya secara hukum, PN Niaga Surabaya selalu menjawab: akan dicari dulu, akan ditanyakan ke hakim pengawasnya. Namun sampai hari ini, dokumen-dokumen itu tak kunjung muncul,” tegas Prayogha Rizky, kuasa hukum PT Kedap Sayaaq.
 
Di sisi lain, kurator Agung Dwijo Sujono kini sudah mendekam di Rutan Samarinda terkait kasus penggelapan dokumen tagihan senilai Rp45 miliar milik kontraktor PT Kedap Sayaaq. Ia juga diselidiki atas dugaan penggelapan dana pailit dan pencucian uang. Sementara itu, PT Kedap Sayaaq telah melaporkan dugaan pelanggaran etik dan penyimpangan prosedur ke Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung sejak awal tahun ini .
 
“Kalau kelima penetapan itu sah dan benar-benar ada, mengapa salinan resminya sulit sekali ditemukan? Ini menyangkut nasib investasi ratusan miliar rupiah dan kepercayaan pada peradilan niaga,” ujar Prayogha. Ia menegaskan dokumen ini dibutuhkan bukan sekadar untuk arsip, melainkan sebagai dasar pembuktian pidana dugaan pemalsuan dokumen dan kerugian negara serta investor yang diduga terjadi selama proses kepailitan berlangsung. (ano)