JAKARTA (Aktualita)- Komite Pengawas BP Danantara diminta menyelidiki dugaan penyimpangan dan indikasi korupsi di perusahaan BUMN, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Ini demi mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Dalam struktur BP Danantara saat ini, terdapat struktur Komite Pengawas yang terdiri dari: Ketua PPATK, Ketua KPK, Ketua BPKP, Ketua BPK, Kapolri, Jaksa Agung," kata Direktur Eksekutif BUMN Monitoring Institute, Sahrul, kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).
"Oleh karena itu, kami mendorong Komite Pengawas BP Danantara untuk mengaudit, meneliti dan menyelidiki terkait ada atau tidaknya dugaan penyimpangan yang berpotensi terjadinya praktek kriminal korupsi di PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PT PLN BAG), anak Perusahaan dari PT PLN Energi Primer Indonesia," imbuhnya.
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, kata dia adalah BUMN yang diambil alih kepemilikannya oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak Bulan Maret 2011. Bisnis utama perusahaan ini fokus pada bisnis moda transportasi batu bara untuk pengamanan pasokan batu bara ke PLTU milik PLN, anak perusahaan PLN dan perusahaan listrik swasta.
"PT PLN BAG bertumbuh sangat pesat dengan membukukan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp5,92 triliun dengan nilai profit sebesar Rp900 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 profit perusahaan meningkat menjadi Rp956 miliar, di mana dalam satu bulan PT PLN BAG mempunyai jadwal pengangkutan sekitar 250 hingga 350 unit ke seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia," ujarnya.
Sahrul mengatakan, indikasi dugaan korupsi terjadi sejak terjadinya kekosongan posisi Direktur Perencanaan dan Niaga yang terlalu lama. "Sehingga kekosongan ini, patut diduga dimanfaatkan oleh kekuataan politik melalui praktek kolusi kepentingan personal di internal PT PLN BAG sendiri," tutur Sahrul.
Kegiatan patgulipat kongsi ini, lanjut Sahrul membuat perusahaan BUMN ini menjadi tidak sehat, tidak transparan dan merugikan para vendor yang telah menjalin Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT PLN BAG. Beberapa praktik tak sehat ini di antaranya, terjadinya Rapat Koordinasi (Rakor) Pengapalan pada bulan November 2025, di mana biasanya dilakukan pada bulan Oktober.
"Sehingga kerja pengapalan dapat teratur secara aman dari mulai tanggal 1 November sampai 30 November," tegasnya.
Sahrul mengatakan, dalam setiap Rakor Pengapalan yang diadakan setiap bulan oleh PT PLN BAG dan diikuti oleh 40 KSO yang sudah terdaftar secara resmi sebagai vendor KSO, biasanya PT BAG membagi 100-200 shipment. Akan tetapi, lanjut dia sejak September hingga November 2025, terdapat 20 perusahaan vendor KSO menganggur dan tidak mendapat pekerjaan sama sekali.
"Patut diduga, hal ini sengaja dilakukan oleh kongsi internal dengan kekuatan politik tertentu. Dengan maksud memonopoli untuk memberikan hanya kepada 1 hingga 2 perusahaan KSO secara pribadi di luar Rakor," ungkap Sahrul.
"Hal ini diduga untuk kepentingan menampung dana dari pihak-pihak yang memonopoli perusahaan publik, BUMN ini. Ini mengindikasikan terjadinya praktek kartel-mafia di PT PLN BAG dengan dikendalikan oleh kekuatan politik besar," imbuhnya.
Ia mengatakan, yang paling krusial, juga terdapat dugaan mark up dalam kegiatan docking kapal-kapal milik PT PLN BAG yang sangat merugikan negara. Di mana angka mark up tersebut di atas kewajaran dan fantastis setiap 1 kapal.
"Untuk jumlahnya, tentu hal ini menjadi tugas Komite Pengawas BP Danantara," ucapnya.
"Padahal PT PLN BAG memiliki lebih dari 10 kapal. Sehingga tindakan ini patut diduga sebagai praktek penyimpangan yang merugikan keuangan negara," lanjut Sahrul.
Untuk itu, kata dia, demi terjadinya tranparansi dan penyelenggaran kegiatan BUMN yang menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) secara bersih dan efektif, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan serta terhindar dari praktik-praktik menyimpang seperti monopoli dan korupsi, maka pihaknya mendorong Komite Pengawas BP Danantara untuk memeriksa PT PLN BAG.
"Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo, dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penguatan BUMN melalui BP Danantara," tandas Sahrul.kik
Editor : Redaksi