SURABAYA (Aktualita)- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menggelar diskusi bersama awak media Surabaya, untuk membicarakan berbagai isu kebangsaan, isu demokrasi, tantangan ekologis, hingga arah politik partai pasca Rakernas 1 PDI Perjuangan tahun 2026.
Dalam diskusi bertajuk coffee morning di sebuah kafe di Surabaya, Sabtu (17/1/2026), Hasto menyinggung pokok-pokok rekomendasi eksternal Rakernas I 2026, yang menegaskan posisi Partai sebagai penyeimbang demokrasi dan penjaga kualitas tata kelola negara.
Baca juga: PCNU Surabaya Beber Isi Pertemuan Forum PBNU di Hotel Shangri-La
Salah satu sikap politik yang disorot ialah komitmen mempertahankan pilkada langsung, disertai dorongan agar pelaksanaannya lebih berbiaya rendah melalui penguatan integritas penyelenggara, penegakan hukum pemilu, serta pengendalian praktik politik uang dan mahar politik.
Isu ekologis turut menjadi perhatian utama dalam diskusi. Mengacu pada rekomendasi Rakernas I, PDI Perjuangan mendorong langkah konkret pencegahan bencana melalui perbaikan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, penindakan tegas terhadap kejahatan ekologis. Seperti illegal logging dan illegal mining, serta pemulihan ekosistem, termasuk kawasan pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan lahan basah.
Isu lingkungan dipandang sebagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari warga, mulai dari banjir, longsor, krisis air bersih, hingga meningkatnya beban biaya hidup akibat bencana yang berulang.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mengisahkan pengalaman personalnya selama menjalani masa penahanan di KPK.
Baca juga: Kandang Banteng Terusik: Respons PDIP atas Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali
Dia menuturkan bahwa kehidupan di rumah tahanan membentuk ritme keseharian yang disiplin, dengan pagi hari diisi olahraga untuk menjaga kebugaran dan upaya menjaga ketenangan batin di tengah situasi yang menekan.
Pada forum itu, Hasto secara terbuka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amnesti yang diterimanya. "Amnesti tersebut menjadi momentum refleksi pribadi sekaligus penguatan komitmen untuk terus bekerja dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa," terangnya.
Dia secara khusus mengapresiasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang disebutnya berperan dalam proses konstitusional pemberian amnesti.
Baca juga: Sri Lanka Rusuh, Demonstran Serbu Rumah Perdana Menteri
Diakhir diskusi, Hasto menegaskan bahwa politik memerlukan kejernihan hati dan kedekatan dengan realitas rakyat. Dia menilai pengalaman hidup yang berat, termasuk masa penahanan, dapat menjadi pelajaran agar kerja politik dijalankan dengan kerendahan hati, sikap terukur, dan keberpihakan nyata pada persoalan yang dirasakan masyarakat.
"PDIP berkomitmen untuk menjaga ruang dialog yang terbuka dan sehat bersama media dan publik," tutup Hasto Kritiyanto. (ano)
Editor : Redaksi