aktualita.id — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember menolak undangan kegiatan Konsolidasi Akbar Mahasiswa, Pemuda, dan Santri Jawa Timur yang melibatkan Cipayung Plus Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).
Penolakan tersebut menjadi penegasan sikap politik organisasi dalam menjaga independensi gerakan mahasiswa agar tidak terjebak menjadi pelengkap agenda kelembagaan yang berpotensi mengaburkan fungsi kritis mahasiswa terhadap kekuasaan negara.
Baca juga: Hilangnya Taring Gerakan BEM Se-Jember
Bagi DPC GMNI Jember, konsolidasi mahasiswa tidak cukup dimaknai sebagai kegiatan menghimpun berbagai organisasi dalam satu forum. Lebih dari itu, konsolidasi semestinya memiliki agenda substantif, orientasi perjuangan yang jelas, serta menjamin kebebasan setiap organisasi untuk menentukan sikap politiknya secara mandiri.
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Jember mengingatkan bahwa forum konsolidasi berisiko kehilangan makna apabila hanya berorientasi pada mobilisasi massa tanpa menyediakan ruang dialektika untuk membahas persoalan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang dihadapi masyarakat.
“Independensi gerakan mahasiswa bukan barang yang bisa ditukar dengan undangan, bukan prinsip yang bisa dinegosiasikan demi kedekatan dengan kekuasaan,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap Abdul Aziz Al-Fazri, Ketua DPC GMNI Jember.
Sikap tersebut sekaligus menyoroti pentingnya menjaga batas peran antara institusi negara dan gerakan mahasiswa. Kepolisian memiliki kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan mahasiswa mempunyai tanggung jawab intelektual dan sosial untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan pemikiran kritis, serta mengawasi jalannya kekuasaan.
GMNI Jember tidak menempatkan komunikasi dengan kepolisian sebagai persoalan utama. Organisasi tersebut mempersoalkan bagaimana komunikasi dan konsolidasi diselenggarakan tanpa mengurangi otonomi politik mahasiswa, termasuk kebebasan untuk menyampaikan kritik secara terbuka dan objektif.
Dalam perspektif tersebut, kedekatan dengan institusi negara tidak boleh menjadi ukuran keberhasilan gerakan mahasiswa. Sebaliknya, kemampuan mempertahankan sikap kritis dan menentukan agenda perjuangan secara mandiri menjadi bagian penting dari independensi organisasi.
Baca juga: Karhutla Berulang sebagai Cermin Kegagalan Tata Kelola Pemerintahan Prabowo
GMNI Jember juga menolak pandangan bahwa konsolidasi harus selalu diwujudkan melalui penyatuan barisan dalam forum seremonial. Konsolidasi, menurut sikap organisasi tersebut, semestinya tumbuh dari kesadaran ideologis dan kebutuhan perjuangan bersama, bukan semata-mata dari agenda penghimpunan organisasi.
Penolakan menghadiri kegiatan tersebut pun ditegaskan sebagai keputusan politik organisasi, bukan sekadar persoalan menerima atau menolak undangan.
Bagi GMNI Jember, mahasiswa tidak boleh direduksi menjadi peserta yang sekadar memenuhi agenda kelembagaan. Gerakan mahasiswa harus tetap memiliki keberanian menentukan posisi, menyampaikan kritik, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa kehilangan identitas ideologisnya.
Melalui sikap tersebut, DPC GMNI Jember menegaskan bahwa independensi bukan hanya slogan yang disuarakan ketika berhadapan dengan persoalan di jalanan. Prinsip itu juga harus dipertahankan ketika organisasi berhadapan dengan institusi negara dan berbagai agenda konsolidasi yang melibatkan kekuasaan.
Reporter: Widodo
Editor : Redaksi