aktualita.id, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul menegaskan, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum diterima lembaganya.
Bambang menyebut, MPR merupakan tahapan terakhir dalam mekanisme konstitusional tersebut. Hingga Rabu (11/11/2026), pihaknya belum menerima surat resmi dari DPR mengenai usulan HMP.
"Itu MPR adalah kamar terakhir," ujar Bambang Pacul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pernyataan tersebut muncul di tengah bergulirnya wacana penggunaan hak konstitusional DPR untuk menyikapi polemik ijazah pendidikan Gibran.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan telah mengumpulkan 48 tanda tangan anggota legislatif lintas fraksi dan partai politik sebagai dukungan awal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden.
Namun, terkumpulnya tanda tangan belum otomatis membuat proses tersebut berjalan. Pengajuan HMP harus melalui mekanisme dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah DPR dan kemungkinan kelanjutan proses tersebut hingga ke MPR.
Editor : Redaksi