aktualita.id – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Pengesahan ditandai penandatanganan persetujuan bersama oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah. Sejumlah program yang menjadi perhatian utama meliputi perluasan bantuan sosial (bansos), penanganan banjir, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pendidikan, dan kesehatan.
Baca Juga: Kabar Baik Surabaya! Lima Rumah Pompa 1 Desember 2026 Operasional
Dalam pendapat akhirnya, Eri Cahyadi mengapresiasi seluruh anggota DPRD atas masukan, kritik, dan saran selama pembahasan anggaran. Ia berharap APBD yang telah disepakati tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga ketimpangan pendapatan.
"Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya," kata Eri.
Berdasarkan struktur anggaran, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp12,6 triliun. Alokasi terbesar berada pada belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun, disusul belanja modal Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) Rp47,6 miliar.
Sementara pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,1 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,6 triliun.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan direncanakan Rp1,7 triliun, termasuk SiLPA 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp1,3 triliun. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp253 miliar, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp1,5 triliun.
Eri menegaskan, perluasan bansos menjadi salah satu komitmen utama pemerintah kota. Sasaran bantuan akan diperluas, terutama bagi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang selama ini belum terakomodasi.
"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," tuturnya.
Selain bansos dan Rutilahu, penanganan banjir juga mendapat perhatian. Pemkot menargetkan optimalisasi penyelesaian titik-titik genangan agar persoalan banjir di Surabaya semakin berkurang pada 2027.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah kota memastikan keberlanjutan beasiswa serta peningkatan kualitas pelayanan dasar. Penataan pelayanan puskesmas juga disiapkan dengan mengoptimalkan petugas kesehatan agar menjangkau masyarakat hingga lingkungan kampung.
Eri turut menegaskan pendidikan harus dapat diakses tanpa pungutan tambahan, termasuk biaya Lembar Kerja Siswa (LKS).
"Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS," tegasnya.
Ia berharap sinergi Pemkot dan DPRD melalui APBD 2027 mampu memastikan pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin maksimal serta manfaat pembangunan dirasakan seluruh warga Surabaya.
Editor : Redaksi
