aktualita.id – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mempertanyakan konstruksi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku kebingungan setelah menemukan perbedaan antara amar putusan dan pertimbangan hukum yang disampaikan majelis hakim.
Sorotan Hotman tertuju pada Putusan MK Nomor 1 PHPU 2026. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Namun, pada bagian pertimbangan hukum, lembaga penjaga konstitusi tersebut dinilai justru membahas substansi yang berkaitan dengan bukti pendidikan Gibran.
Baca Juga: Syahganda: Gibran Tak Bisa Dimakzulkan
Bagi Hotman, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan hukum acara. Sebab, apabila pengadilan menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa suatu perkara, semestinya pemeriksaan tidak dilanjutkan pada penilaian pokok perkara.
"Yang mana yang benar gue pusing, harus berapa tahun jadi pengacara agar bisa ngerti ini," ujar Hotman melalui video yang diunggah di akun Instagram-nya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Hotman, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan redaksional dalam sebuah putusan. Lebih jauh, terdapat persoalan mengenai batas antara pemeriksaan persyaratan formal dan penilaian terhadap substansi perkara.
Ia mempertanyakan mengapa pertimbangan hukum MK memuat pembahasan mengenai bukti-bukti pendidikan Gibran, sementara amar putusannya justru menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan alasan persoalan kewenangan.
Dalam perspektif hukum acara, putusan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) pada prinsipnya merupakan putusan yang dijatuhkan karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formal untuk diperiksa lebih lanjut.
Beberapa penyebabnya dapat berupa tidak terpenuhinya kedudukan hukum pemohon (legal standing), objek perkara berada di luar kewenangan pengadilan, melewati tenggat waktu, atau terdapat cacat formal lainnya.
Baca Juga: Yulius di Pusaran Kasasi
Putusan tidak dapat diterima berbeda dengan putusan ditolak. Dalam putusan ditolak, hakim telah memeriksa pokok perkara, mempertimbangkan dalil serta alat bukti, kemudian menyimpulkan bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Perbedaan inilah yang menjadi perhatian Hotman. Ia menilai perlu ada penjelasan akademis mengenai kedudukan pertimbangan hukum yang membahas substansi ketika amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Hotman juga mengkhawatirkan kemungkinan putusan tersebut dijadikan rujukan dalam penanganan perkara lain. Salah satu yang disinggungnya adalah putusan kasasi di lingkungan peradilan tata usaha negara (PTUN) yang disebut turut menggunakan putusan MK sebagai acuan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dicermati agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum acara maupun pemahaman terhadap kekuatan pertimbangan hukum sebuah putusan pengadilan.
Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran: Fatamorgana Gagasan di Lorong Gelap Birokrasi
Karena itu, Hotman secara terbuka meminta para profesor hukum, terutama pakar hukum acara dan hukum tata usaha negara, memberikan pandangan terhadap persoalan tersebut.
Ia menegaskan, kritik dan pertanyaan yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menyerang lembaga peradilan, melainkan sebagai bahan pembelajaran hukum.
Hotman berharap persoalan tersebut dibedah secara akademis sehingga masyarakat, khususnya kalangan praktisi hukum, memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara amar putusan, pertimbangan hukum, dan kewenangan mengadili.
Baginya, konsistensi antara pertimbangan dan amar putusan merupakan aspek penting dalam menjaga kepastian hukum serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. (*/wid)
Editor : Redaksi
