aktualita.id – Putus sekolah bukan alasan untuk mengubur kesempatan meraih pendidikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya membuka kembali akses belajar bagi warga yang tertinggal melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Komitmen tersebut mengantarkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan Adhiwidya dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia.
Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan nonformal.
Baca juga: Penahanan Ijazah Disebut Kejahatan Pendidikan
Penghargaan diterima Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, drg. Bisukma Kurniawati, yang mewakili Eri Cahyadi. Penyerahan berlangsung dalam rangkaian Seminar Nasional, Musyawarah Nasional (Munas) VI, serta Expo Pameran Hasil Karya PKBM se-Indonesia di Gedung Sawunggaling, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kampus Lidah Wetan, Jumat (6/11/2026).
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah kota dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang terkendala mengakses sekolah formal.
“Nah ketik ada warga yang mengalami kendala sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah, Pak Wali Kota selalu memberikan ruang (fasilitas) itu melalui kebijakan-kebijakan beliau yaitu mendorong agar melanjutkan ke jenjang SMA,” kata Febrina, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, perhatian Eri Cahyadi tidak berhenti pada penyediaan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Pemkot juga mendorong warga agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Karena memang PNFI juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah dengan segala kebijakannya, terus mendorong masyarakatnya untuk bisa melanjutkan pendidikan paling tidak sampai dengan level SMA. Jadi Kejar Paket A, B, dan C,” sebutnya.
Baca juga: Inovasi Pendidikan Dini, Surabaya Buktikan Komitmen
Salah satu strategi yang dijalankan adalah melalui Kampung Pancasila. Program ini mendorong kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, termasuk membantu warga yang belum pernah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA meskipun usianya telah melewati batas pendidikan formal.
“Kalau ada warga yang memang belum pernah sekolah sampai jenjang SMA tapi usianya sudah lewat itu didorong untuk bisa ikut kejar paket. Jadi seperti itu yang memang menjadi komitmen besar dan kemarin teman-teman tim pengamat dari PNFI itu yang diberi apresiasi adalah Surabaya dan Pak Wali Kota,” terangnya.
Pemkot juga mengoptimalkan keberadaan ASN melalui kewajiban bekerja di Balai RW. Langkah tersebut menjadi sarana untuk mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus mengidentifikasi persoalan pendidikan di lingkungan perkampungan.
“Negara itu hadir, Pemkot Surabaya memberikan dukungan yang besar untuk itu maka warga Surabaya yang hari ini belum punya ijazah SMA dengan kondisi tertentu sehingga tidak bisa meneruskan sekolah kita bisa selesaikan semuanya. Bisa ke Kasi Kesra yang ada di kelurahan, atau di kantor kami di Dispendik, atau ke titik-titik RW,” paparnya.
Baca juga: Wali Kota Eri Prioritaskan Pelayanan Dasar pada 2027
Febrina mengajak warga yang membutuhkan pendidikan kesetaraan agar tidak ragu berkonsultasi langsung dengan Dispendik Surabaya.
“Bisa ke kantor berdiskusi, bagaimana sih cara untuk bisa melanjutkan sekolah sampai dengan punya ijazah Kejar Paket A, B, atau C. Bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Jagir,” pungkasnya.
Penghargaan Adhiwidya menjadi pengakuan atas kebijakan tersebut. Namun, ukuran keberhasilannya tetap terletak pada seberapa banyak warga yang kembali memperoleh kesempatan belajar dan mampu menuntaskan pendidikan tanpa terhalang usia maupun keadaan ekonomi.(*/wid)
Editor : Redaksi