aktualita.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memperluas akses pendidikan inklusif sejak usia dini dengan mendirikan PAUD khusus bagi anak penyandang disabilitas. Namun, keberadaan satu sekolah tersebut menjadi awal dari pekerjaan lebih besar: memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar yang merata di seluruh wilayah kota.
Ketua Bunda PAUD Surabaya, Rini Indriyani, mengatakan pendirian sekolah khusus disabilitas merupakan langkah pemerintah untuk memberikan ruang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sekolah tersebut telah dibangun pada tahun ajaran ini dan mendapat sambutan antusias masyarakat.
“Untuk anak PAUD, alhamdulillah tahun ajaran ini kita membangun sekolah khusus anak disabilitas atau anak-anak spesial. Antusiasnya luar biasa, meskipun saat ini baru satu tempat karena keterbatasan yang ada. Kami berharap ke depan semakin banyak anak yang bisa terfasilitasi,” kata Bunda Rini, Senin (9/11/2026).
Selain membangun fasilitas, Pemkot Surabaya menggandeng Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui program Sapa Inklusi. Program ini membekali guru PAUD dengan kemampuan mendeteksi dini anak berkebutuhan khusus sekaligus memberikan pendampingan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak.
“Harapannya, semakin banyak guru PAUD yang mendapatkan pelatihan sehingga kemampuan mendeteksi dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus bisa tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Dengan begitu, layanan pendidikan inklusi dapat semakin luas hingga tingkat PAUD,” ujar Rini.
Penguatan layanan juga dilakukan melalui Rumah Anak Prestasi (RAP) yang tersebar di lima wilayah Surabaya. Anak-anak dapat mengembangkan potensi melalui kegiatan melukis, membatik, hingga bermain musik.
Di tingkat masyarakat, Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan bersama Kampung Pancasila dilibatkan untuk mendata anak usia 5–6 tahun yang belum mengakses pendidikan. Persoalan biaya, keterbatasan fasilitas, hingga kondisi disabilitas menjadi bagian dari pemetaan.
“Ketika ditemukan anak yang belum sekolah karena tidak punya biaya, kita bisa mengupayakan beasiswa, CSR, bahkan melalui Kampung Pancasila. Ada kampung yang ketika mengetahui anak usia 5–6 tahun belum sekolah, kemudian menyekolahkan anak tersebut menggunakan biaya swadaya masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, menegaskan hasil pendataan menjadi dasar penanganan sesuai kebutuhan setiap wilayah. Pemerintah juga membuka jalur koordinasi melalui ASN pendamping tingkat RW dan Bunda PAUD kelurahan.
“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui ASN pendamping di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami lakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencarikan solusi yang sesuai, baik melalui akses sekolah, beasiswa maupun dukungan lainnya,” kata Febri.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya sekaligus Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Prof Martadi, mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dukungan dapat berupa beasiswa, alat peraga edukasi, fasilitas belajar, pelatihan guru hingga edukasi pola asuh orang tua.
“Banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan, misalnya memberikan beasiswa, mengangkat anak asuh untuk pendidikan, membantu fasilitas belajar, atau melatih guru. Bahkan, perusahaan juga bisa mengajak anak-anak berkunjung untuk mengenal lingkungan kerja. Surabaya itu ruang belajarnya bukan hanya ruang kelas, tetapi seluruh Kota Surabaya,” tutur Martadi.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur, Herdiana, menambahkan penguatan PAUD sejalan dengan program wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah. Pendidikan usia 5–6 tahun menjadi fondasi kesiapan anak secara kognitif, sosial, emosional, dan kemandirian.
“Yang utama dalam pendidikan PAUD adalah memastikan anak merasa aman dan diterima. Guru juga harus memahami kebutuhan setiap anak, memberikan kesempatan bermain sekaligus berpikir, serta melibatkan orang tua agar pendampingan yang dilakukan di sekolah dapat dilanjutkan di rumah,” pungkasnya.
Tantangan berikutnya bukan sekadar mendirikan sekolah khusus, melainkan memastikan pelatihan guru, pendataan, pembiayaan, dan pendampingan berjalan berkelanjutan agar pendidikan inklusif benar-benar menjangkau setiap anak.(*/wid)
Editor : Redaksi
