Oleh: Labora Sitinjak
KETIKA asap kebakaran hutan dan lahan melintasi batas negara, persoalannya bukan lagi sekadar kebakaran di dalam negeri. Ini menjadi ujian bagi tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan memenuhi komitmen kerja sama regional. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memperlihatkan persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah kebakaran, tetapi juga berpotensi menjangkau negara tetangga. Asap yang bergerak mengikuti arah angin dapat melintasi batas administratif dan batas negara, sementara masyarakat harus menghadapi konsekuensinya tanpa bisa mengendalikan sumber pencemaran tersebut.
Baca juga: Karhutla Mereda, Polda Riau Siapkan 260 Plang Cegah Kebakaran Berulang
Pada 14 Oktober 2026, Reuters melaporkan bahwa tingkat polusi PM2.5 di Singapura mencapai angka tertinggi pada tahun ini, dengan pembacaan satu jam sebesar 284 mikrogram per meter kubik di bagian barat negara tersebut. Pada hari yang sama, Timor-Leste mengumumkan penghentian sementara pembelajaran tatap muka selama tiga hari mulai 15 Oktober karena pencemaran partikel dari kebakaran di wilayah atau negara tetangga. Dalam laporan itu, Timor-Leste tidak secara khusus menyebut Indonesia sebagai sumber pencemaran. Namun, laporan tersebut memperlihatkan bagaimana asap kebakaran dapat menjadi persoalan kesehatan dan aktivitas masyarakat lintas negara.
Karhutla memang sering dipahami sebagai bencana musiman yang muncul ketika musim kemarau tiba. Padahal, persoalan ini tidak sesederhana perubahan cuaca. Kondisi kering dapat memperbesar risiko kebakaran, tetapi pencegahan, pengawasan penggunaan lahan, perlindungan kawasan gambut, dan penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risikonya. Kebakaran berlangsung lama dan asap mengganggu aktivitas masyarakat, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya mengapa kebakaran terjadi, melainkan juga apakah langkah pencegahan sudah dilakukan secara memadai.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena masyarakat bukan hanya membutuhkan kehadiran pemerintah setelah bencana terjadi. Mereka juga berhak memperoleh perlindungan melalui kebijakan pencegahan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara serius. Gambaran mengenai tuntutan pertanggungjawaban pemerintah juga terlihat di Kalimantan Barat. Menurut laporan Associated Press (AP), 9 Oktober 2026, sekelompok warga yang tergabung dalam Nafas Kalbar mengajukan gugatan terhadap 27 pihak, termasuk pejabat dan lembaga pemerintah. Persidangan awal perkara tersebut telah diberitakan AP, tetapi tuduhan kelalaian di dalam gugatan belum dapat diperlakukan sebagai putusan pengadilan. Mereka menuduh adanya kelalaian dalam penanganan serta pengawasan kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan. Tuduhan tersebut merupakan dalil para penggugat, bukan putusan akhir pengadilan. Meski demikian, langkah itu menunjukkan bahwa masyarakat menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban atas dampak yang mereka alami.
Dalam situasi darurat, pengerahan personel, penyediaan peralatan, pemadaman titik api, dan perlindungan terhadap warga merupakan tindakan yang penting. Namun, respons darurat seharusnya tidak menjadi satu-satunya ukuran kinerja pemerintah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan pencegahan berjalan sebelum kebakaran terjadi. Pengawasan terhadap perusahaan dan kegiatan pembukaan lahan harus dilakukan secara konsisten, terutama di kawasan yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Apabila ditemukan pelanggaran, proses penegakan hukum perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti, tanpa membedakan besar atau kecilnya pelaku usaha.
Di sisi lain, masyarakat yang terdampak membutuhkan informasi yang mudah diakses mengenai kualitas udara, risiko kesehatan, lokasi kebakaran, dan langkah perlindungan yang dapat dilakukan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, serta masyarakat yang tinggal dekat kawasan kebakaran, memperoleh perlindungan yang memadai.
Hal yang tidak kalah penting adalah keterbukaan mengenai hasil penanganan. Publik perlu mengetahui bukan hanya berapa banyak personel yang dikerahkan, melainkan juga perkembangan pemadaman, penyebab kebakaran yang telah teridentifikasi, tindakan hukum yang diambil, serta rencana pemulihan lingkungan. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat akan kesulitan menilai apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya meredam keadaan untuk sementara.
Baca juga: Polri Perkuat Penanganan Karhutla, Kirim Personil Brimob dari Luar Daerah
Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah perlu dipahami sebagai rangkaian tindakan yang saling berkaitan: mencegah, menangani, menindak pelanggaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan lingkungan. Keberhasilan tidak semestinya hanya dinilai ketika api padam, tetapi juga dari kemampuan mencegah peristiwa serupa terulang.
Dampak lintas negara menambah aspek penting dalam persoalan karhutla. Ketika asap memengaruhi kualitas udara di negara tetangga, masalah yang semula dianggap sebagai urusan domestik dapat berkembang menjadi persoalan hubungan antarnegara. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu menempatkan kerja sama antar negara sebagai bagian dari strategi penanganan, bukan sekadar respons ketika kritik dari luar negeri meningkat. Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Perjanjian yang ditandatangani pada 10 Juni 2002 itu mulai berlaku pada 25 November 2003. Indonesia mengesahkannya melalui undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 dan menyerahkan instrumen ratifikasinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN pada 20 Januari 2015, perjanjian tersebut mencakup pemantauan, pencegahan, kesiapsiagaan, respons darurat bersama, serta kerja sama teknis antarnegara. Keberadaan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa persoalan asap lintas batas telah diakui sebagai masalah yang membutuhkan kerja sama regional. Namun, keberadaan komitmen tidak otomatis menjamin bahwa pencemaran akan berhenti. Komitmen perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata, seperti pertukaran data kebakaran dan kualitas udara, koordinasi penanganan darurat, pencegahan kebakaran di kawasan rawan, serta evaluasi bersama atas langkah yang telah dilakukan.
Indonesia perlu bersikap terbuka terhadap komunikasi dan kerja sama dengan negara tetangga. Sikap tersebut bukan berarti menerima setiap tuduhan tanpa pemeriksaan, melainkan menunjukkan kesediaan untuk menindaklanjuti data, menjelaskan langkah yang telah diambil, dan memperbaiki kebijakan apabila ditemukan kekurangan. Pada saat yang sama, tanggung jawab atas pencemaran tidak boleh dibebankan secara sembarangan kepada seluruh masyarakat atau seluruh pelaku usaha. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada bukti dan proses hukum. Pemerintah berkewajiban memastikan penyelidikan berjalan, pengawasan diperkuat, dan pelanggaran ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu risiko dalam penanganan karhutla adalah munculnya perhatian besar ketika asap telah meluas, kualitas udara memburuk, atau negara tetangga mulai mengambil tindakan. Padahal, pencegahan seharusnya menjadi prioritas sebelum situasi mencapai tahap tersebut. Jika perhatian pemerintah dan publik hanya menguat ketika dampak lintas negara muncul, ada kemungkinan persoalan mendasar di tingkat lokal tidak mendapat penanganan yang cukup sejak awal. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan kebakaran justru dapat menjadi pihak yang paling lama menanggung dampaknya, mulai dari gangguan kesehatan hingga terhambatnya pendidikan dan aktivitas ekonomi.
Baca juga: Polri Tingkatkan 92 Kasus Karhutla ke Tahap Penyidikan
Oleh Karena itu, evaluasi penanganan karhutla harus dilakukan secara terbuka. Pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana langkah pencegahan telah dijalankan, bagaimana pengawasan terhadap penggunaan lahan dilakukan, serta apa yang akan diperbaiki setelah kebakaran mereda. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat koordinasi agar informasi dan tindakan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penanganan karhutla harus berorientasi pada perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Udara bersih bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan kebutuhan dasar yang berhubungan langsung dengan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kualitas hidup. Masyarakat yang terdampak tidak seharusnya hanya menjadi penerima bantuan darurat, tetapi juga dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan.
Asap yang melintasi batas negara seharusnya menjadi momentum untuk menguji keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla. Pernyataan tegas, kunjungan pejabat, dan pengerahan sumber daya memang dapat menjadi bagian dari respons. Ukuran yang lebih penting adalah hasil yang dapat diperiksa. Pemerintah tidak dapat mengendalikan seluruh faktor alam, termasuk kondisi cuaca yang meningkatkan risiko kebakaran. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko melalui pencegahan, pengawasan, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum yang efektif. Cuaca kering dapat menjelaskan mengapa kebakaran lebih mudah terjadi, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab apakah semua langkah pencegahan telah dilakukan dengan baik.
Menurut saya, karhutla bukan hanya persoalan api yang membakar hutan atau asap yang bergerak melintasi perbatasan. Persoalan ini juga menyangkut kemampuan negara melindungi masyarakat dan mempertanggungjawabkan kebijakannya. Ketika asap telah mencapai negara tetangga, pemerintah perlu menjawab bukan hanya bagaimana memadamkan api hari ini, melainkan juga bagaimana memastikan krisis serupa tidak terus berulang. Sebab, tanggung jawab pemerintah tidak berakhir ketika api padam atau ketika perhatian publik mereda. Tanggung jawab itu baru terlihat secara nyata ketika masyarakat terlindungi, lingkungan dipulihkan, pelanggaran ditindak, dan kebijakan pencegahan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya bencana yang sama.
Hemat saya sebagai seorang mahasiswa Administrasi Negara, yang tentunya membahas tentang aspek-aspek pemerintahan, di mana persoalan ini seharusnya bisa dicegah dan diselesaikan oleh lapisan pemerintahan yang kerap sekali bertindak tidak sesuai apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas. Persoalan ini saya harap dapat selesai dengan penanganan yang tepat dari segala aspek pemerintah dan solusi yang tidak merugikan siapapun.
Editor : Redaksi