SURABAYA ( Aktualita ) – Berita dari media Online aktualita.id- tentang Getolnya Pemerintah Kota Surabaya membangun Saluran di berbagai tempat dalam meng antisipasi datangnya Musin Penghujan, mendapat berbagai tanggapan dari pembaca. Ada pembaca yang memberi respon Positif agar dimusim Penghujan tidak terjadi Banjir.
Baca Juga: PT WSG Buka Kronologi Pengaduan Ika, dari Kebingungan hingga Kesepakatan Kerja
Dari berbagai tanggapan atas berita itu, yang menarik adalah tanggapan dan Komentar dari seseorang yang mengaku warga peduli Surabaya dan juga sebagai Kader dan aktivis dari sebuah Partai Besar.
Warga yang sering di panggil mbah Pipit ini mempertanyakan tumpukan material U-Getter yang tampak Retak/ pecah. “apakah Material semacam itu akan tetap dipasang?” ujarnya. Kalau memang tidak akan dipasang, kenapa di tumpuk pada deretan material yang akan dipasang?. Kenapa tidak langsung dikembalikan kepabrik oleh armada pengirimnya?.
Hal – hal semacam ini bila dibiarkan terpasang tentu akan merugikan keuangan Negara, karena standard mutu proyek tidak tercapai. Inilah pentingnya memberi ruang pada public untuk turut mengawasi pelaksanaan proyek yang notabenenya adalah penggunaan uang rakyat. Apakah Material yang seperti itu sesuai dengan UU no, 20 Tahun 2014, tentang SNI.
Baca Juga: Setoran BPJS Karyawan Pasar Diduga Sengaja Ditunda, Pakar Hukum: Bisa Masuk Ranah Pidana
Pipit juga mempertanyakan keterlibatan satgas beserta armada milik PemKot Surabaya untuk mengangkut material tutup Proyek saluran. “apakah hal itu dibenarkan berdasarkan Peraturan Perekrutan tenaga Honorer dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dengan Perubahan pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang dan Jasa?.” Ungkapnya dengan nada Tanya.
Baca Juga: Janji Pelunasan Berakhir, Status Tunggakan BPJS PT Pasar Surya Rp648 Juta Dipertanyakan
“ Apakah Pengadaan tenaga Honorer / satgas itu digunakan untuk mengerjakan Proyek – proyek Swakelola yang dilakukan langsung oleh Dinas / Pihak Pengguna Anggaran?. Ataukah tenaga Honorer / satgas itu untuk diperbantukan pada Kantraktor / pihak ketiga?, Coba diperiksa lagi maksud dari Peraturan dan Perpres tersebut.” Tambahnya. PIN
Editor : Redaksi
