JAKARTA (Aktualita)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9/2025).
Dalam amanatnya, Mendagri selaku Kepala BNPP mengingatkan seluruh pegawai BNPP pada tiga tugas utama. Yakni menjaga perbatasan, menyelesaikan sengketa batas wilayah dan membangun kawasan perbatasan.
Baca Juga: BNPP Gelar Upacara HUT ke-80 RI di Perbatasan Negara
"Peringatan HUT memang dilakukan dengan sederhana. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi tugas bnpp, yang paling utama ada tiga," terang Mendagri.
Menurutnya, dalam tugas yang pertama menjaga perbatasan, BNPP memiliki pekerjaan untuk menambah jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di kawasan perbatasan negara. Saat ini terdapat 15 PLBN yang sudah beroperasional di bawah BNPP.
Ia juga menjelaskan, Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo (Jokowi) pernah berpesan agar zona inti dan zona pendukung di PLBN berfungsi semaksimal mungkin. Zona pendukung terus didorong untuk menjadi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat perbatasan
"Di samping kita bisa mengoordinasikan semua elemen baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada dalam PLBN. Klo kurang (PLBN) kita memang rencanakan tambah lagi, secara bertahap," tutur Mendagri.
Tito melanjutkan, tugas utama BNPP yang kedua adalah menyelesaikan sengketa batas wilayah negara, baik di perbatasan darat dan laut. Sekaligus menyelesaikan garis batas yang belum jelas.
Baca Juga: BNPP: PLBN Napan dan Posto Integrado Oesilo Dibuka 10 April
Fokus penyelesaian sengketa batas negara wilayah darat, menurutnya, masih banyak terjadi di Kalimantan serta di Timor Leste. Untuk wilayah Kalimantan Utara titik utama terdapat di Sebatik, Krayan.
Sedangkan di Timor Leste terdapat di NTT yang berbatasan dengan Distrik Otonomi Oecusse juga dikenal sebagai Oecusse-Ambeno.
"Begitu juga dengan Papua Nugini tidak ada sengketa batas, tetapi batasnya mudah dilintasi mudah diterobos dan rapuh," tuturnya.
Baca Juga: BNPP Identifikasi Pilar dan Sarpras Batas Negara RI-RDTL
"Belum lagi perbatasan laut , mulai dari natuna, selat malaka, kemudian Sulawesi utara, mudah sekali ditembus," imbuhnya.
Tito melanjutkan, tugas BNPP yang ketiga adalah membangun daerah perbatasan agar terjadi pemerataan pembangunan dan keadilan. Dengan pembangunan di kawasan perbatasan sekaligus bisa menjadi zona pengamanan untuk pertahanan kedaulatan NKRI.
"Kalau rakyatnya makmur sejahtera menjadi buffer zone, benteng untuk mengamanakan perbatasan mengamanakan kedaulatan. tiga itu tugas Utama, jangan keluar dari situ," pungkasnya.kik
Editor : Redaksi
