KUR BNI Jember: Rp41,48 Miliar Raib, 4 Oknum Ditetapkan sebagai Tersangka

avatar Redaksi
Kasus yang berlangsung pada periode 2021–2023 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp41.487.138.481 atau sekitar Rp41,48 miliar
Kasus yang berlangsung pada periode 2021–2023 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp41.487.138.481 atau sekitar Rp41,48 miliar

aktualita.id JEMBER – Dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember membuka persoalan serius dalam tata kelola penyaluran kredit perbankan. Identitas masyarakat diduga disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman, sementara dana yang seharusnya diterima para debitur justru dikuasai pihak lain.

Kasus yang berlangsung pada periode 2021–2023 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp41.487.138.481 atau sekitar Rp41,48 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.

Perkembangan terbaru, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan empat tersangka baru dalam perkara tersebut. Penetapan ini memperluas pengungkapan dugaan penyimpangan yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan pejabat BNI Cabang Jember.

Empat tersangka terbaru masing-masing berinisial ASH, Direktur CV Karomah Jaya Mandiri; A, Ketua Pokmas Titipan Barokah; JAC, Sekretaris Pokmas Titipan Barokah; serta HP, mantan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) BNI Kalisat, Jember.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan, penyimpangan dilakukan melalui keterlibatan sejumlah Collection Agent (CA) yang semestinya membantu merekomendasikan calon penerima KUR dan mengoordinasikan pengumpulan dokumen pengajuan kredit.

Namun, dalam praktiknya, calon debitur yang diajukan diduga tidak memenuhi persyaratan. Sebagian bahkan bukan petani dan tidak mempunyai usaha produktif sebagaimana ketentuan penerima KUR.

Salah satu modus yang terungkap adalah mencari warga yang bersedia menyerahkan identitas pribadi, seperti KTP, kartu keluarga (KK), dan akta nikah.

Pengumpulan identitas tersebut diduga dilakukan dengan alasan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan sosial. Warga yang menyerahkan identitasnya kemudian dicatat sebagai calon debitur KUR tanpa memperoleh manfaat kredit sebagaimana mestinya.

Dalam pengungkapan terbaru, ASH diduga memperoleh identitas masyarakat melalui bantuan seorang ketua RT bernama Maskuri. Identitas warga tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan kredit melalui CV Karomah Jaya Mandiri.

Penyidik juga mengungkap keterlibatan Pokmas Titipan Barokah. Kelompok tersebut diduga menjaring 63 debitur dengan plafon pinjaman masing-masing Rp45 juta.

A dan JAC diduga menggunakan identitas warga Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, untuk memenuhi persyaratan pengajuan KUR.

Ironisnya, masyarakat yang identitasnya digunakan justru tidak menerima dana pinjaman secara utuh. Mereka diduga hanya memperoleh uang sekitar Rp50 ribu dan sembako sebagai imbalan atas peminjaman identitas.

Sementara itu, buku tabungan dan kartu ATM dikuasai pihak pengelola kelompok. Dana hasil pencairan kredit kemudian diduga digunakan untuk kepentingan kelompok maupun pihak-pihak tertentu, bukan untuk kegiatan usaha para debitur.

Penyidik juga menemukan dugaan manipulasi dalam proses verifikasi pengajuan kredit. Mantan pimpinan cabang BNI Jember berinisial MFH disebut meminta bawahannya mempercepat proses pencairan meskipun kelengkapan dokumen calon debitur tidak diverifikasi secara semestinya.

Bahkan, pencairan KUR tahun 2022 diduga digunakan untuk menutup tunggakan kredit tahun sebelumnya. Praktik tersebut disinyalir bertujuan menjaga angka kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) agar tetap terkendali.

Berdasarkan penghitungan BPKP Jawa Timur, kerugian negara akibat praktik yang melibatkan ASH mencapai Rp3,30 miliar. Sementara dugaan kerugian dari keterlibatan A, JAC, dan HP mencapai sekitar Rp2,95 miliar.

Jika diakumulasikan, keseluruhan kerugian negara dalam perkara KUR BNI Jember mencapai Rp41,48 miliar.

Pengungkapan perkara ini menjadi ujian serius terhadap pengawasan internal perbankan, khususnya dalam memastikan identitas calon debitur, kelayakan usaha, proses verifikasi, hingga penyaluran dana benar-benar sesuai peruntukan.

KUR merupakan fasilitas pembiayaan pemerintah untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena itu, penyalahgunaan identitas masyarakat dalam program tersebut bukan sekadar persoalan administrasi kredit, melainkan menyangkut perlindungan hak warga dan kepercayaan publik terhadap program pembiayaan negara.

Proses hukum yang berjalan diharapkan mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab sekaligus memastikan masyarakat yang identitasnya digunakan mendapatkan perlindungan hukum.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.@

Berita Terbaru