Oleh: Brambang Widodo, S.H.
SISTEM presidensial Indonesia sesungguhnya dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat. Presiden dan Wakil Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu, keduanya bukan sekadar produk kompromi elite politik, melainkan representasi kehendak rakyat yang harus menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Pandangan Fahri Hamzah mengenai dinamika politik nasional, termasuk polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, membuka kembali diskusi mendasar tentang bagaimana sistem presidensial seharusnya bekerja. Persoalannya bukan semata siapa yang menduduki kursi kekuasaan, melainkan apakah sistem politik Indonesia benar-benar memberikan ruang bagi kepemimpinan yang mandiri, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam penjelasannya, Fahri membedakan sistem presidensial dengan parlementer. Pada sistem presidensial, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemegang mandat eksekutif. Sementara dalam sistem parlementer, pemerintahan dibentuk berdasarkan konfigurasi kekuatan di parlemen.
Indonesia memiliki karakter tersendiri karena Presiden dan anggota legislatif sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari pemilih. Kondisi ini sering disebut memiliki karakter kongresional, karena cabang eksekutif dan legislatif sama-sama memperoleh mandat elektoral.
Konsekuensinya, Presiden tidak semestinya diposisikan sebagai perpanjangan tangan partai politik ataupun kelompok pemodal. Mandat rakyat memberikan legitimasi sekaligus tanggung jawab konstitusional yang tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan di luar mekanisme demokrasi.
Krisis Kaderisasi dan Kepemimpinan
Fahri Hamzah mengkritik praktik pencalonan pemimpin yang terlalu bergantung pada popularitas, survei, dan kekuatan logistik. Kritik tersebut menyentuh persoalan mendasar demokrasi Indonesia: lemahnya kaderisasi partai politik.
Partai seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan. Di dalamnya berlangsung proses pendidikan ideologi, pengujian kapasitas, pembentukan integritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Bukan sekadar kendaraan politik yang dapat mengantarkan seseorang menuju kekuasaan karena popularitas atau dukungan modal.
Ketika pencalonan lebih ditentukan oleh kemampuan finansial dan hasil survei, kualitas kepemimpinan berisiko tersisih. Politik akhirnya berubah menjadi kompetisi logistik, bukan pertarungan gagasan.
Dalam konteks tersebut, gagasan negara mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan partai politik patut dipertimbangkan. Namun, pembiayaan publik harus disertai transparansi, audit ketat, dan pertanggungjawaban agar tidak melahirkan ketergantungan baru terhadap kekuasaan.
Presiden Bukan Boneka
Kritik Fahri mengenai fenomena kepemimpinan yang dikendalikan kekuatan di belakang layar merupakan peringatan serius bagi demokrasi presidensial.
Presiden harus memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. Tidak boleh ada kekuatan ekonomi, oligarki, maupun jaringan politik tertentu yang menentukan kebijakan negara tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat.
Persoalan dugaan penyadapan terhadap elite politik, penguasaan lahan, serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak transparan juga harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dan pengawasan demokratis. Negara tidak boleh membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kontrol.
Di sinilah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi ujian. Harapan agar pemerintahannya menjadi babak baru harus dibuktikan melalui kebijakan yang berani, independen, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Republik ini juga punya Presiden Gus Dur yang diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Peristiwa itu tidak berdiri sendiri, melainkan didahului konflik berkepanjangan antara Presiden, DPR, partai politik, dan sejumlah unsur kekuatan negara.
Secara historis, Amien Rais merupakan salah satu aktor politik paling menonjol karena posisinya sebagai Ketua MPR dan perannya dalam proses pemakzulan. Megawati juga merupakan aktor sentral dalam konfigurasi politik saat itu.
Namun, Adhie Massardi justru mengingatkan agar peristiwa tersebut tidak disederhanakan menjadi perseteruan pribadi Amien Rais dengan Gus Dur. Ia melihatnya sebagai pertarungan politik antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung di tengah konflik parlemen.
Jadi, tidak tepat menyebut satu orang sebagai dalang tunggal yang sudah terbukti. Yang dapat ditelusuri adalah koalisi kekuatan politik yang mendorong berakhirnya pemerintahan Gus Dur.
Kasus Gibran memiliki perbedaan mendasar. Peristiwa ini bukan pemakzulan yang sudah selesai, melainkan dinamika politik yang berujung pada pengunduran diri.
Berdasarkan pemberitaan 11–12 November 2026, terdapat beberapa aktor dan tahapan yang bisa diidentifikasi.
Konstitusi di Atas Koalisi
Dalam konteks pengunduran diri Gibran, persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa konstitusi telah menyediakan jalan penyelesaian. Pertimbangan politik boleh hadir, tetapi tidak boleh menggeser ketentuan hukum.
Presidensialisme tidak boleh direduksi menjadi sekadar pembagian kursi di antara partai pendukung pemerintah. Presiden memiliki mandat langsung dari rakyat dan tanggung jawab untuk menjaga seluruh kepentingan bangsa.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada kuatnya koalisi, banyaknya dukungan elite, atau besarnya kekuatan logistik. Ukurannya adalah keberanian menjalankan konstitusi, membangun kemandirian negara, serta memastikan kekuasaan benar-benar bekerja untuk rakyat.
Presiden dipilih rakyat, bukan untuk dikendalikan oligarki.
Editor : Redaksi
