aktualita.id – Penertiban hunian yang melanggar ketentuan perizinan dan pemanfaatan bangunan terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kali ini, Satpol PP menyegel 246 kamar Rusunawa Tanah Merah sekaligus menghentikan operasional tiga bangunan rumah kos lima lantai di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, menjelaskan penyegelan ratusan kamar rusunawa dilakukan karena ditemukan pelanggaran kewajiban pembayaran sewa serta pengalihan hak penghunian kepada pihak lain.
Baca juga: Satpol PP Surabaya Perketat Pengawasan Diskotek
"Kalau rusun kita kemarin ada 246 (kamar) rusun yang kita segel, karena dia (penghuni) tidak membayar atau beralih tangan," kata Irna, Jumat (13/11/2026).
Selain persoalan penghunian rusunawa, petugas juga menemukan pelanggaran lebih serius terkait pembangunan rumah kos di kawasan permukiman Benowo. Di Kandangan Jaya, Satpol PP mendapati tiga bangunan rumah kos milik satu orang yang masing-masing dibangun hingga lima lantai.
Dari tiga bangunan tersebut, dua di antaranya sudah beroperasi dan ditempati penghuni, sedangkan satu bangunan lainnya masih dalam proses pembangunan. Seluruh aktivitas pada ketiga bangunan tersebut kemudian dihentikan karena tidak dilengkapi perizinan yang dipersyaratkan.
"Di Kandangan itu ternyata satu gang kos-kosan semua. Nah, ada tiga bangunan yang dibangun lima lantai. Yang dua sudah beroperasi, yang satu sedang pembangunan. Jadi ini kita stop semuanya. Itu satu pemilik kemarin," jelas Irna.
Baca juga: Satpol PP Gandeng Warga, Remaja Terjaga
Menurutnya, pembangunan rumah kos lima lantai di kawasan permukiman tidak sesuai dengan ketentuan tata bangunan. Ia menegaskan, batas maksimal rumah kos di kawasan tersebut adalah tiga lantai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak.
Selain melampaui ketentuan ketinggian bangunan, pemilik juga diketahui belum mengantongi izin bangunan sebagaimana mestinya. "Dia tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan itu kos-kosan kalau di pemukiman itu (berdiri) sampai lima lantai enggak boleh. Maksimal itu tiga lantai, kalau kos-kosan," tegasnya.
Irna menambahkan, Satpol PP tengah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) untuk menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk pembongkaran bangunan yang terbukti melanggar ketentuan. "Di pemukiman (berdiri) lima lantai, itu pasti nanti akan kita bongkar," ungkapnya.
Baca juga: Kios Buah Tak Sesuai Izin, Satpol PP Surabaya Turun Segel!
Ia memastikan penghentian aktivitas berlaku bagi seluruh bangunan, baik yang masih dikerjakan maupun yang telah dihuni.
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya menjaga ketertiban pemanfaatan hunian dan kepatuhan terhadap aturan tata bangunan. "Yang dua sudah aktif, sudah ada orangnya (penghuni). Yang satu proses pembangunan lima lantai," pungkas Irna.
Editor : Redaksi