Oleh: Eko Muhammad Ridwan
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 dan Babak Kualifikasi (BK) PON belum lagi dimulai. Namun, perang dingin antara elite birokrasi dan pengurus organisasi olahraga sudah memanas. Di satu sudut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur dikabarkan berambisi mengambil alih pengelolaan dana hibah. Di sudut lain, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur memegang Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 yang menetapkan mereka sebagai penyelenggara sah.
Di tengah tarik-menarik kekuasaan ini, ada pihak yang paling dirugikan tetapi paling jarang didengar: atlet. Mereka yang setiap pagi berpanas-panasan di lintasan, mereka yang menahan lapar demi berat badan ideal, dan mereka yang mempertaruhkan masa depan fisiknya di arena, kini hanya bisa menunggu. Menunggu apakah anggaran untuk pemusatan latihan cair, atau justru habis disedot oleh birokrasi yang sibuk berebut kue.
Polemik ini bukan sekadar soal administrasi. Ini adalah cermin dari penyakit kronis tata kelola olahraga kita: negara yang malas menunaikan kewajiban substantifnya, namun rakus ketika berhadapan dengan kewenangan anggaran. Ketika Dispora melepas tanggung jawabnya dengan alasan delegasi, atau sebaliknya mengambil alih dana tanpa kesiapan kapasitas, di situlah bibit korupsi dan praktik rente bersemi.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim dan MARAK telah mencium bau amis ini. Mereka tidak tinggal diam. Desakan agar KPK turun tangan dan ancaman aksi massa ke kantor Dispora adalah sinyal bahaya. Publik tidak bodoh. Ketika Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda memilih bungkam, ketiadaan penjelasan resmi itu justru berubah menjadi tuduhan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, diam bukanlah emas, melainkan bentuk pengabaian.
Negara yang Kehilangan Ruh
Mari kita bedah akar ideologisnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan. KONI berada di sana untuk membantu, bukan untuk menggantikan negara. Kata "dibantu" memiliki konsekuensi yuridis yang sangat berat. Ia menempatkan KONI sebagai mitra fungsional, sementara negara tetap memegang kendali kebijakan, pengawasan, dan pertanggungjawaban publik.
Namun, apa yang terjadi di lapangan seringkali berbeda. Jika Dispora malas mengurus detail teknis dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dana ke KONI, maka negara telah melakukan state abdication, pengabaian tugas. Negara memerosotkan dirinya menjadi sekadar kasir. Kasir yang tugasnya hanya menyerahkan uang, tanpa peduli apakah uang itu digunakan untuk membeli alat olahraga atau untuk mentraktir pengurus di kafe mahal.
Sebaliknya, jika Dispora mengambil alih dana hibah hanya untuk memuaskan ego birokrasi, tanpa memiliki kapasitas teknis untuk memahami kebutuhan spesifik cabang olahraga, maka yang terjadi adalah birokratisasi olahraga. Atlet akan diatur oleh orang-orang yang tidak pernah mengerti bagaimana rasanya cedera ligamen atau bagaimana sulitnya mencari sparring partner yang sepadan.
Dalam kerangka athlete-centred governance, seluruh desain kebijakan dan anggaran harus berpusat pada atlet. Ketika Dispora dan KONI sibuk berdebat soal siapa yang berhak memegang kran anggaran, siapa yang memikirkan gizi atlet? Siapa yang memikirkan honorarium pelatih di daerah terpencil?
Ladang Rente di Balik Kekosongan Hukum
Potensi korupsi dan rente dalam polemik ini sangat nyata. Teori principal-agent menjelaskan bagaimana hal ini terjadi. Rakyat adalah principal yang membayar pajak. Pemerintah (Dispora) adalah agen pertama yang dipercaya mengelola dana. KONI adalah agen kedua yang menjalankan fungsi teknis.
Masalah muncul ketika terjadi asimetri informasi. Jika Dispora malas mengawasi, KONI akan memiliki informasi yang jauh lebih lengkap tentang kebutuhan anggaran. Dispora hanya menerima laporan akhir yang sudah dipoles sedemikian rupa. Dalam kondisi buta informasi ini, praktik rent-seeking atau pencarian rente menjadi sangat mudah dilakukan.
Rente tidak selalu berbentuk suap yang masuk ke kantong pribadi. Rente bisa berbentuk penggelembungan anggaran (mark-up) untuk kegiatan seremonial. Rente bisa berbentuk perjalanan dinas yang tidak esensial. Rente bisa berbentuk pengadaan barang dengan harga yang jauh di atas pasar. Ketika pengelolaan dana hibah dilepas tanpa pengawasan yang melekat, dana miliaran rupiah itu bisa menguap sebelum sampai ke atlet.
Bayangkan skenario terburuknya. Dana hibah cair. Namun, alih-alih digunakan untuk menyewa pelatih berkualitas atau membeli peralatan standar internasional, dana itu habis untuk membiayai rapat koordinasi di hotel berbintang, mencetak spanduk raksasa, dan membayar honorarium pengurus yang tidak pernah turun ke lapangan. Inilah yang disebut sebagai pemborosan struktural. Sebuah bentuk korupsi yang legal secara administratif, tetapi haram secara moral dan sosial.
Belum lagi potensi konflik kepentingan dalam seleksi atlet. Jika dana hibah dikelola secara tertutup, sangat mungkin terjadi praktik nepotisme. Atlet yang dipilih bukan karena prestasinya, melainkan karena kedekatan dengan pengurus atau afiliasi klub tertentu. Ini adalah korupsi yang paling kejam, karena ia membunuh harapan anak-anak muda yang berlatih keras, dan merusak meritokrasi olahraga.
Keresahan Cabor dan Kebutaan Birokrasi
Keresahan yang dirasakan oleh berbagai cabang olahraga (cabor) di Jawa Timur bukanlah tanpa alasan. Mereka tahu betul bagaimana birokrasi bekerja. Ketika kewenangan masih tarik-menarik, pencairan anggaran pasti macet. Padahal, persiapan BK PON dan Porprov membutuhkan kepastian waktu. Atlet tidak bisa berlatih dengan asumsi. Mereka butuh jaminan bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi.
Jika para birokrat dan pengurus organisasi ini benar-benar memiliki integritas, mereka akan duduk bersama dan membicarakan kebutuhan atlet, bukan membicarakan siapa yang paling berhak menguasai anggaran. Keresahan MAKI dan MARAK yang mendesak KPK turun tangan adalah cerminan bahwa publik tidak lagi percaya pada mekanisme internal. Mereka tahu bahwa tanpa intervensi eksternal, dana hibah ini berisiko menjadi bancakan politik dan ekonomi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dispora, harus berhenti bersembunyi di balik alasan teknis. Ketiadaan penjelasan resmi dari Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda adalah bentuk arogansi birokrasi. Publik berhak tahu. Atlet berhak tahu. Jika rencana pengambilalihan dana itu untuk kebaikan, mengapa harus disembunyikan? Mengapa tidak disosialisasikan secara terbuka?
Menakar Potensi Korupsi
Mari kita tarik garis lurus antara pelepasan kewenangan dan potensi korupsi. Korupsi tidak selalu terjadi dalam bentuk pidana. Korupsi juga bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran etika dan tata kelola. Ketika negara melepas pengelolaan dana hibah kepada organisasi masyarakat tanpa syarat transparansi yang ketat, negara telah memfasilitasi terjadinya korupsi.
Pertama, tidak ada audit yang benar-benar independen. Audit dari akuntan publik mungkin dilakukan, tetapi audit kuitansi tidak akan mampu mendeteksi pemborosan struktural. Audit hanya memeriksa apakah uang keluar sesuai dengan bukti. Audit tidak memeriksa apakah uang yang dikeluarkan itu bermanfaat.
Kedua, tidak ada kontrak kinerja yang mengikat. Jika KONI menerima dana hibah miliaran rupiah, apakah ada target yang jelas? Apakah ada konsekuensi jika target tidak tercapai? Tanpa kontrak kinerja, dana hibah berubah menjadi hadiah. Hadiah yang tidak menuntut tanggung jawab.
Ketiga, tidak ada transparansi publik. Jika dana hibah dikelola oleh KONI, apakah laporan penggunaannya dipublikasikan di portal terbuka? Apakah masyarakat bisa melihat berapa dana yang dialokasikan untuk cabang bulu tangkis, berapa untuk atletik, dan berapa untuk sepak bola? Tanpa transparansi, dana hibah menjadi kotak hitam. Dan kotak hitam adalah tempat paling aman untuk bersembunyi bagi para koruptor.
Keempat, tidak ada partisipasi atlet. Atlet tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan anggaran. Mereka hanya menerima apa yang diberikan. Padahal, merekalah yang tahu persis apa yang mereka butuhkan. Ketika atlet tidak dilibatkan, kebijakan anggaran akan selalu salah sasaran.
Atlet sebagai Tumbal
Di ujung rantai kekuasaan ini, atlet hanyalah angka. Mereka adalah nama-nama di daftar kontingen yang akan dipanggil ketika medali perlu dipersembahkan. Namun, ketika mereka cedera, ketika mereka gagal, ketika mereka butuh dukungan, negara seringkali absen.
Jika polemik dana hibah ini tidak segera diselesaikan, atletlah yang akan menjadi tumbal. Persiapan mereka akan berantakan. Pelatih mereka akan kebingungan. Dan pada akhirnya, prestasi Jawa Timur akan terjun bebas. Ketika prestasi jatuh, semua pihak akan saling menyalahkan. Dispora akan menyalahkan KONI karena dianggap tidak profesional. KONI akan menyalahkan Dispora karena dianggap lambat mencairkan dana. Dan atlet, sekali lagi, akan menjadi pihak yang paling menderita.
Olahraga bukanlah soal gedung kantor yang megah, bukan soal jabatan pengurus yang bergengsi, dan bukan soal besarnya dana hibah yang dikelola. Olahraga adalah tentang manusia. Tentang anak-anak muda yang berlari di bawah terik matahari, tentang mereka yang berenang di kolam yang airnya dingin, tentang mereka yang bertarung di atas matras dengan risiko cedera.
Mereka tidak layak diperlakukan seperti bola pingpong dalam permainan politik anggaran. Mereka layak mendapatkan sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sistem yang tidak hanya hadir saat medali dikalungkan, tetapi juga hadir saat mereka membutuhkan dukungan untuk berlatih.
Jalan Keluar
Untuk mencegah potensi korupsi dan rente yang lebih besar, polemik ini harus segera diakhiri dengan solusi yang komprehensif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera memberikan klarifikasi resmi tentang rencana pengambilalihan dana hibah. Jangan biarkan spekulasi liar berkembang.
Pertama, harus ada kejelasan pembagian peran. Dispora sebagai pemegang kebijakan dan pengawas, KONI sebagai pelaksana teknis olahraga prestasi. Keduanya harus menandatangani perjanjian kerja sama yang jelas, termasuk di dalamnya kontrak kinerja dengan indikator yang terukur.
Kedua, transparansi harus dijadikan prinsip utama. Dana hibah harus dikelola dalam sebuah sistem yang terbuka. Masyarakat harus bisa mengakses informasi tentang penerima dana, nilai, program, dan realisasinya.
Ketiga, libatkan lembaga pengawas independen seperti BPK dan KPK sejak awal. Jangan tunggu ada korupsi baru bertindak. Lembaga pengawas harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan agar sejak awal potensi penyimpangan bisa dicegah.
Keempat, libatkan atlet dalam pengambilan keputusan. Mereka adalah pihak yang paling tahu kebutuhan di lapangan. Jangan biarkan atlet hanya menjadi penonton dalam perebutan kewenangan ini.
Penutup
Olahraga adalah cermin peradaban. Dari cara sebuah daerah mengurus atlet, membagi anggaran, dan mengawasi organisasi olahraga, kita bisa membaca seberapa jauh pemerintah benar-benar hadir dalam kehidupan warganya. Jika polemik ini berlarut-larut, ia akan menjadi bukti bahwa negara sedang kehilangan ruh kebangsaannya.
Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Kita harus mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kembali ke jalur yang benar. Negara tidak boleh menjadi kasir yang malas. Negara harus hadir sebagai arsitek kebijakan yang melayani rakyat, bukan sebagai penonton yang sibuk berebut kekuasaan.
Atlet telah berkorban banyak. Mereka telah menitipkan masa depan mereka kepada sistem yang seharusnya melindungi. Jangan biarkan pengorbanan itu sia-sia hanya karena ambisi birokrasi dan keserakahan organisasi. Sudah saatnya kita menempatkan atlet di pusat kebijakan, bukan di pinggir perdebatan.
Jika dana hibah ini benar-benar amanah, kelola dengan transparan. Jika tidak, lebih baik hentikan sekarang sebelum lebih banyak atlet yang menjadi korban. Sebab olahraga bukan tentang siapa yang paling berkuasa atas anggaran, melainkan tentang siapa yang paling peduli pada masa depan generasi muda. Dan saat ini, jawabannya bukanlah para birokrat yang sibuk berdebat, melainkan para atlet yang tetap berlatih tanpa kepastian.
(Ketua Umum RRI - Ranggah Rajasa Indonesia)
Editor : Redaksi
