Hilangnya "Kehormatan" Profesor Margarito

Netralitas Profesor Margarito Dipertanyakan

Reporter : Redaksi
Integritas akademik dan independensi Profesor Margarito Kamis pakar hukum tata negara diragukan/docist.

aktualita.id, JAKARTA – Integritas akademik dan independensi seorang pakar hukum tata negara kembali menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional. Kali ini, Profesor Margarito Kamis mendapat kritik tajam menyusul pandangannya mengenai status hukum Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kritik tersebut disampaikan seorang pembuat konten melalui video yang mengulas perubahan sikap dan argumentasi hukum Margarito. Pembicara mempertanyakan apakah pandangan akademis yang selama ini dikenal konseptual dan kritis masih dapat dipertahankan ketika seorang guru besar hukum berada dalam lingkaran kekuasaan.

Baca juga: Hotman Bingung Logika Putusan MK

Sorotan utama diarahkan pada posisi Margarito yang disebut sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurut pembuat konten, keterlibatan dalam lingkungan pemerintahan berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai independensi ketika yang bersangkutan menyampaikan pendapat tentang persoalan hukum dan politik yang berkaitan dengan kepentingan kekuasaan.

Dalam video tersebut, pembicara membandingkan karakter analisis Margarito sebelumnya dengan pernyataannya belakangan mengenai kedudukan Gibran. Ia menilai terdapat kesan bahwa argumentasi yang disampaikan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada pendekatan hukum konseptual, tetapi justru memperlihatkan kecenderungan pembelaan terhadap kepentingan politik tertentu.

Salah satu pernyataan Margarito yang menjadi perhatian adalah mengenai status hukum Gibran sebagai Wakil Presiden. Margarito disebut berpandangan bahwa kedudukan hukum Gibran sudah aman karena didasarkan pada putusan terakhir yang berlaku dan mengikat sebagai hukum positif.

Pandangan tersebut kemudian dipersoalkan oleh pembuat konten. Ia menilai persoalan tidak semestinya berhenti pada kesimpulan bahwa putusan terakhir telah memberikan kepastian hukum. Menurutnya, perdebatan mengenai proses dan putusan-putusan sebelumnya juga perlu ditempatkan dalam pembahasan yang utuh.

Persoalan ini menjadi menarik karena menyangkut hubungan antara kepastian hukum, legitimasi proses konstitusional, dan tanggung jawab akademisi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Dalam negara hukum, putusan lembaga peradilan memang memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati. Namun, penghormatan terhadap putusan tidak serta-merta menutup ruang akademik untuk mengkaji proses, argumentasi, maupun implikasi konstitusional dari sebuah keputusan.

Perbedaan antara posisi sebagai akademisi dan pejabat dalam lingkungan pemerintahan juga menjadi bagian penting kritik tersebut. Seorang pakar hukum tetap memiliki hak menyampaikan pandangan, termasuk mengenai kebijakan dan keputusan politik. Akan tetapi, jabatan publik menuntut transparansi mengenai kapasitas, sudut pandang, serta landasan argumentasi yang digunakan.

Pembuat konten itu bahkan menggunakan pendekatan satir untuk menggambarkan apa yang dianggapnya sebagai perubahan orientasi pemikiran Margarito. Melalui metafora seseorang yang mencari jawaban ke gunung, tetapi justru mendapatkan jawaban berdasarkan kepentingan kelompok, ia menyindir kemungkinan adanya keberpihakan politik di balik argumentasi yang disampaikan.

Baca juga: Syahganda: Gibran Tak Bisa Dimakzulkan

Satir tersebut menjadi cara pembicara menyampaikan kekecewaannya terhadap sosok yang selama ini dipandang sebagai akademisi dengan kapasitas keilmuan di bidang hukum tata negara.

Puncak kritik disampaikan melalui saran agar Margarito mempertimbangkan mundur dari jabatan di Wantimpres apabila tidak lagi dapat menjaga jarak dari kepentingan politik praktis. Menurut pembicara, seorang guru besar hukum semestinya mampu memberikan pandangan objektif, sekalipun pendapatnya berseberangan dengan kepentingan pemerintah.

Jabatan penasihat presiden, dalam perspektif kritik tersebut, bukan sekadar posisi kehormatan, melainkan tanggung jawab untuk menyampaikan pertimbangan berdasarkan kepentingan bangsa dan negara.

Meski demikian, tudingan mengenai keberpihakan politik tersebut merupakan penilaian pembuat konten dan bukan fakta yang telah dibuktikan. Perbedaan pandangan hukum juga tidak dengan sendirinya membuktikan hilangnya independensi akademik seseorang.

Margarito tetap memiliki ruang untuk menjelaskan dasar argumentasi dan pertimbangan hukumnya kepada publik. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat dapat menilai apakah pandangannya berangkat dari penafsiran hukum yang konsisten atau dipengaruhi perspektif jabatan dan lingkungan politik.

Baca juga: Yulius di Pusaran Kasasi

Di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap persoalan konstitusi, independensi akademisi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Sebab, masyarakat membutuhkan argumentasi hukum yang terbuka untuk diuji, bukan sekadar kesimpulan yang diterima tanpa perdebatan.

Pada akhirnya, kritik terhadap Margarito bukan hanya menyangkut satu pernyataan tentang Gibran. Lebih jauh, persoalan tersebut menyentuh pertanyaan mendasar mengenai batas antara keilmuan, kekuasaan, dan tanggung jawab moral seorang akademisi dalam kehidupan bernegara.

 

@bukanpartaipolitik

Editor : Redaksi

Peristiwa
Sabtu, 14 Nov 2026 09:58 WIB
Jumat, 13 Nov 2026 12:53 WIB
Jumat, 13 Nov 2026 12:48 WIB
Jumat, 13 Nov 2026 12:29 WIB
Jumat, 13 Nov 2026 12:23 WIB
Berita Terpopuler
Kamis, 12 Nov 2026 07:32 WIB
Sabtu, 14 Nov 2026 09:09 WIB
Rabu, 11 Nov 2026 14:41 WIB
Rabu, 11 Nov 2026 22:50 WIB
Berita Terbaru