SURABAYA – Nasib Joni, seorang penjual nasi goreng, menjadi potret getir sengketa tanah yang berawal dari persoalan utang piutang. Tanah yang dibelinya seharga Rp170 juta sejak 2010 kini ikut terseret sengketa yang berkaitan dengan utang sekitar Rp300 juta. Ironisnya, nilai aset yang dipersoalkan disebut mencapai lebih dari Rp3 miliar.
Joni mengaku bukan bagian dari hubungan utang piutang yang menjadi pangkal persoalan. Namun, ia justru harus menghadapi somasi pengosongan tanah yang selama ini diyakininya telah dibeli secara sah dari Sri Indah Mujiati.
Baca juga: PT Java Fortis Corporindo Kalah di PN Surabaya, Gugatan Terhadap Mantan Direktur Ditolak Hakim
Persoalan tersebut mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menyoroti ketimpangan antara nilai utang dengan aset tanah yang menjadi objek sengketa.
“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari aspek administratif maupun dokumen kepemilikan. Riwayat utang piutang, proses peralihan hak, hingga kemungkinan adanya pihak yang dirugikan harus diperiksa secara menyeluruh.
Terlebih, sengketa tersebut berpotensi berdampak kepada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam hubungan utang piutang.
Kisah Joni bermula pada 2010. Saat itu, ia membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati dengan harga Rp170 juta. Namun, ketika transaksi berlangsung, sertifikat tanah masih atas nama Sri Indah, sementara dokumen aslinya disebut berada di pihak lain.
“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.
Joni mengaku tidak mengetahui adanya persoalan hukum ketika membeli tanah tersebut. Namun, situasi mulai berubah pada 2016 ketika muncul sengketa yang disebut berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dengan seseorang bernama Tomi.
Sejak saat itu, tanah yang dibeli Joni ikut terseret dalam persoalan tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana hubungan yang awalnya disebut sebagai utang piutang bisa berkembang menjadi transaksi jual beli hingga perubahan nama dalam sertifikat.
“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.
Baca juga: Hakim Khusaini Tanggapi Perkara Kepailitan PT Kedap Sayaag
Persoalan semakin pelik karena bidang tanah yang dibeli Joni belum dipisahkan dari sertifikat induk. Akibatnya, meskipun mengaku telah melakukan transaksi pembelian sejak 2010, hingga kini ia belum memiliki sertifikat tersendiri atas namanya.
Puncaknya, Joni mengaku menerima somasi pengosongan tanah dari pihak lain. Ia mengaku terkejut karena merasa telah membeli tanah tersebut langsung dari Sri Indah Mujiati.
“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya.
Bagi Joni, persoalan ini bukan sekadar sengketa tanah. Ada hak yang menurutnya telah diperjuangkan melalui transaksi pembelian sejak belasan tahun lalu. Ia khawatir harus kehilangan tanah yang telah dibayarnya hanya karena persoalan hukum antara pihak lain.
Ia pun berharap haknya sebagai pembeli tidak ikut dikorbankan dalam sengketa tersebut.
“Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya.
Baca juga: Tim Hukum PT Kedap Sayaaq Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Kepailitan di PN Niaga Surabaya
Sementara itu, Ning Lia menilai negara perlu hadir untuk memastikan persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan. Menurutnya, penelusuran terhadap asal-usul pinjaman, dokumen perjanjian, proses peralihan sertifikat, serta nilai aset menjadi bagian penting untuk mengungkap duduk perkara.
Perbedaan nilai utang sekitar Rp300 juta dengan aset yang disebut mencapai lebih dari Rp3 miliar menjadi salah satu aspek yang patut dicermati. Namun, seluruh proses hukum tetap harus mengedepankan pemeriksaan objektif dan kepastian hukum bagi setiap pihak.
Kasus ini tidak hanya menyangkut hubungan utang piutang antara dua pihak. Ada pula kepentingan pihak lain yang mengaku telah membeli tanah jauh sebelum sengketa mencuat.
Di tengah persoalan tersebut, Joni berharap perjuangannya mempertahankan tanah tidak berakhir dengan kehilangan hak yang selama ini diyakininya telah diperoleh melalui transaksi pembelian.
Sebab, di balik sengketa bernilai miliaran rupiah itu, ada masyarakat kecil yang kini menunggu kepastian atas tanah yang dibelinya dengan uang hasil jerih payah sendiri.ys
Editor : Redaksi