RUU Penyiaran Disorot GMNI FIB, Investigasi Terancam

avatar Redaksi
Pasal 50B ayat (2) huruf k terkait larangan konten bermuatan multitafsir seperti pencemaran nama baik.
Pasal 50B ayat (2) huruf k terkait larangan konten bermuatan multitafsir seperti pencemaran nama baik.

aktualita.id, JEMBER – Kebebasan jurnalistik investigasi menjadi salah satu persoalan yang disoroti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember (FIB UNEJ) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga tentang Penyiaran.

Wakil Ketua Bidang Politik GMNI FIB UNEJ, Ichwan Widiyanata Prayogi, menilai sejumlah ketentuan dalam draf regulasi tersebut berpotensi melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan. Bahkan, aturan itu dikhawatirkan menjadi pintu masuk pembungkaman suara kritis masyarakat.

Perhatian utama diarahkan pada Pasal 50B ayat (2) huruf c yang secara eksplisit mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Menurut Prayogi, ketentuan tersebut berisiko menghambat pengungkapan berbagai persoalan publik, terutama kasus penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang membutuhkan kerja jurnalistik mendalam.

“Jika kerja-kerja investigasi dilarang, praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin sulit diungkap ke ruang publik. Padahal kita tahu bahwa pers memiliki fungsi penting dalam kontrol kekuasaan,” ujarnya.

Tak hanya itu, GMNI FIB UNEJ turut menyoroti Pasal 42 ayat (2) yang dinilai berpotensi mengalihkan penyelesaian sengketa jurnalistik kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bukan Dewan Pers.

Prayogi menilai perubahan kewenangan tersebut perlu dikritisi karena berpotensi menimbulkan persoalan independensi dalam penyelesaian sengketa pers.

Persoalan lain muncul dalam Pasal 50B ayat (2) huruf k terkait larangan konten bermuatan multitafsir seperti pencemaran nama baik. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Sementara Pasal 34F ayat (2) huruf e mengenai kewajiban verifikasi konten digital kepada KPI juga dianggap dapat membatasi kebebasan kreator dan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Prayogi mengingatkan, pembatasan terhadap kerja jurnalistik bukan sekadar persoalan industri media, melainkan menyangkut hak masyarakat memperoleh informasi.

“Bagaimana mungkin jurnalis bisa tetap berani mengungkap kebobrokan kekuasaan jika karya mereka justru lebih banyak dihadapkan pada ancaman hukum dan sensor. Kerja-kerja pers yang hingga hari ini menjadi ruang penyadaran masyarakat harus benar-benar dijamin oleh negara,” tegasnya.

Ia menegaskan, UUD 1945 Pasal 28E dan 28F serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers.

“Pembaruan regulasi tidak boleh dijadikan kedok bagi negara untuk memperluas kendali terhadap ruang publik,” pungkasnya.

Berita Terbaru