JAKARTA (Aktualita)- Koalisi masyarakat sipil berencana melaporkan dugaan gratifikasi dan kejahatan ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atas bisnis di Papua ke KPK atau Kejaksaan Agung.
Upaya tersebut dilakukan usai laporan yang dibuat koalisi terhadap Luhut ke Polda Metro Jaya ditolak.
Baca Juga: Kortastipidkor Tetapkan Tersangka Korupsi Pembiayaan PT PPA–PT BAS Senilai Rp38,8 Miliar
"Yang kedua terkait apakah dengan ditolaknya ini kami akan berhenti. Kami akan diskusi lebih lanjut, apakah ke KPK, apakah ke Kejaksaan Agung," kata Ketua YLBHI Muhamad Isnur, Kamis (24/3).
BerencanaIsnur mengatakan pihaknya juga berencana membawa laporan ini ke Mabes Polri. Menurutnya, laporan yang hendak dibuat kemarin pun sudah dilengkapi dengan sejumlah bukti.
"Tapi ada bukti-bukti yang cukup kuat yang menunjukkan adanya permainan atau skandal kejahatan ekonomi," ujarnya.
Lebih lanjut, Isnur mengatakan laporan pihaknya terhadap Luhut yang ditolak Polda Metro Jaya semakin memperlihatkan diskriminasi pelayanan hukum. Padahal, menurutnya, Polri tak boleh menolak laporan apapun yang dibuat oleh masyarakat sipil.
Baca Juga: Kortastipidkor Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Proyek Modernisasi Pabrik Gula Assembagoes
"Kalau kita baca Undang-undang Kepolisian, kepolisian seharusnya tidak boleh menolak laporan. Ini bahkan laporannya ditolak," katanya.
Dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua berujung pada penetapan aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka pencemaran nama baik.
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak risau soal pelaporan itu karena pihaknya merasa benar.
"Tidak khawatir karena tahu persis enggak punya bisnis di sana. Santai saja, malah bagus nanti terbuka semua soal kajian cepat itu," ujarnya, Rabu (23/3).
"Ya ngapain khawatir kalau benar? Yang khawatir yang buat kajian cepatlah," lanjut dia.aha
Editor : Redaksi
