aktualita.id, PAMEKASAN – Tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp1,3 triliun yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2026 diarahkan untuk memperkuat operasional sekolah dan memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik. Salah satu fokusnya adalah dukungan terhadap sekolah swasta melalui program BPOPP dan penyediaan 80.000 beasiswa siswa SMA serta SMK.
Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke-81 PGRI tingkat Provinsi Jawa Timur di Lapangan Bakorwil IV Pamekasan, Sabtu (21/11/2026).
Baca Juga: Jangan Biarkan Usia Mengubur Pendidikan
Tambahan anggaran tersebut membuat total alokasi pendidikan dalam Perubahan APBD Jawa Timur 2026 mencapai Rp9,53 triliun atau sekitar 31,93 persen dari total belanja daerah.
Melalui program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), Pemprov Jatim memberikan dukungan pembiayaan bagi penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK. Sasaran program tidak hanya sekolah negeri, tetapi juga lembaga pendidikan swasta.
Langkah ini memiliki arti penting bagi pemerataan akses pendidikan. Sekolah swasta selama ini menjadi bagian dari sistem pendidikan yang membantu menampung peserta didik ketika daya tampung sekolah negeri belum mencukupi.
Karena itu, dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta menjadi salah satu instrumen untuk mencegah anak-anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan fasilitas maupun kemampuan ekonomi keluarga.
Pemprov Jatim juga menyiapkan 80.000 beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta di seluruh Jawa Timur. Program tersebut diharapkan membantu peserta didik dari keluarga yang membutuhkan agar tetap dapat mengakses pendidikan menengah.
Ketua PGRI Jawa Timur, H. Djoko Adi Waluyo, menilai kebijakan anggaran pendidikan perlu ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan pemerataan kesempatan belajar.
Baca Juga: Penahanan Ijazah Disebut Kejahatan Pendidikan
Menurutnya, pendidikan berkualitas tidak boleh hanya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan atau memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
"Penguatan anggaran pendidikan harus memberikan dampak langsung terhadap kesempatan belajar anak-anak. Sekolah negeri maupun swasta memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pemerataan dukungan dan peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi perhatian bersama," demikian draf pernyataan Djoko.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan organisasi profesi guru untuk mengawal pelaksanaan program pendidikan.
Emil sendiri mengingatkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak berhenti pada jenjang SMA dan SMK. Pemerintah kabupaten dan kota juga perlu memperkuat pembiayaan pendidikan SD, SMP, serta memperhatikan kesejahteraan guru PAUD.
Baca Juga: Inovasi Pendidikan Dini, Surabaya Buktikan Komitmen
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan membutuhkan kesinambungan kebijakan antartingkatan pemerintahan.
Dengan tambahan Rp1,3 triliun, BPOPP, dan 80.000 beasiswa, Pemprov Jatim memiliki sejumlah instrumen untuk memperluas akses pendidikan.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya akan terlihat dari semakin terbukanya kesempatan belajar, berkurangnya hambatan biaya, dan meningkatnya kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di seluruh Jawa Timur. (*)
Editor : Redaksi