Persatuan alumni GMNI diuji ketika kepentingan rakyat berhadapan dengan kenyamanan elite. Menghidupkan Trisakti menuntut perlawanan terhadap ketergantungan global sekaligus keberanian membongkar patronase di rumah sendiri.
Oleh: Ulika T Putrawardana, SH.
Persatuan paling mudah dirayakan ketika tidak menuntut pengorbanan. Ia memperoleh tepuk tangan dalam pidato, menemukan kehangatan dalam nostalgia, lalu diabadikan dalam foto bersama. Ujian sesungguhnya datang ketika seorang kawan yang berkuasa mengambil keputusan yang merugikan masyarakat. Pada saat itulah persaudaraan menghadapi pertanyaan politiknya: menjadi kekuatan yang mengoreksi atau menjadi perlindungan yang membebaskan orang dekat dari pertanggungjawaban.
Pertanyaan ini patut diletakkan di pusat pembicaraan mengenai Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. PA GMNI membawa warisan pemikiran yang menuntut keberpihakan kepada mereka yang dilemahkan struktur ekonomi dan kekuasaan. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup dihitung dari jumlah alumni yang menjadi pejabat, pengusaha, atau tokoh berpengaruh. Ukuran ideologisnya ialah apakah pengaruh tersebut memperbesar kemampuan rakyat menentukan nasibnya sendiri.
Trisakti sebagai Ukuran
Di sinilah Trisakti harus kembali memperoleh daya gugat. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan merupakan ukuran untuk memeriksa kenyataan. Ketiganya saling menentukan. Ketergantungan ekonomi dapat menyempitkan pilihan politik. Kekuasaan yang tertutup dapat menghambat pemerataan. Kebudayaan yang memuja kepatuhan dapat mematikan keberanian mengoreksi keduanya. Memisahkan tiga dimensi tersebut hanya menghasilkan nasionalisme yang gagah dalam ucapan tetapi lemah menghadapi hubungan kekuasaan.
Keadaban menjadi penghubung antara cita-cita itu dan kehidupan warga. Maknanya terletak pada perlakuan terhadap manusia yang tidak memiliki akses istimewa. Hukum yang dapat dipercaya, pekerjaan yang layak, pelayanan dasar yang terjangkau, dan kebebasan menyampaikan keberatan merupakan wujudnya. Negara kehilangan dasar moral ketika meminta rakyat menjaga kesantunan, tetapi membiarkan ketidakadilan yang mereka persoalkan. Ketertiban yang dibangun melalui pembungkaman menyimpan kemarahan, bukan kepercayaan.
Marhaenisme dan Institusi Ekstraktif
Dalam pembacaan ini, Marhaenisme tetap memiliki tenaga analitis. Sosok Marhaen mengingatkan bahwa kepemilikan alat produksi kecil belum menjamin kemerdekaan ekonomi. Petani dapat memiliki tanah tetapi tidak menentukan harga panen. Pengemudi platform dapat memiliki kendaraan tetapi tidak mengendalikan tarif. Pedagang dapat mempunyai usaha tetapi terjerat pembiayaan mahal. Persoalannya terletak pada ketimpangan hubungan yang membuat kerja keras tidak selalu menghasilkan peningkatan daya tawar.
Memperbarui Marhaenisme berarti membongkar hubungan tersebut. Siapa menguasai pembiayaan, data, distribusi, dan aturan pasar? Siapa dapat mengubah kontrak secara sepihak? Siapa menerima keuntungan ketika risiko dialihkan kepada pekerja atau masyarakat? Pertanyaan ini lebih berguna daripada perlombaan mengutip semboyan. Ia membawa ideologi keluar dari ruang peringatan menuju tempat orang bekerja, berutang, kehilangan pendapatan, dan berhadapan dengan keputusan yang tidak dapat mereka pengaruhi.
Kerangka institusi ekstraktif dari Daron Acemoglu dan James Robinson membantu menjelaskan bagaimana aturan dapat mempertahankan pemusatan manfaat pada elite. Namun penggunaannya menuntut pembuktian. Tidak setiap ketimpangan otomatis membuktikan persekongkolan, dan tidak setiap kebijakan yang buruk lahir dari niat jahat. Kritik perlu menunjukkan mekanisme: siapa memperoleh pengecualian, bagaimana keputusan dibuat, siapa menanggung biaya, dan mengapa koreksi sulit dilakukan. Ketelitian memperkuat keberpihakan.
Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi menyediakan arah bagi pembenahan itu. Kebangsaan memperoleh legitimasi ketika menjamin martabat manusia, sedangkan demokrasi memerlukan kesempatan ekonomi agar hak politik dapat digunakan secara nyata. Warga yang terus dihimpit ketidakpastian hidup mempunyai sumber daya terbatas untuk mengawasi kekuasaan. Karena itu, memperluas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan investasi demokratis. Pandangan Amartya Sen tentang kebebasan nyata membantu menegaskan bahwa pembangunan harus memperbesar pilihan hidup, termasuk kemampuan menolak perlakuan yang merendahkan manusia.
Keberpihakan tersebut tetap memerlukan disiplin anggaran. Program yang mengatasnamakan rakyat harus menjelaskan sumber pembiayaan, ketepatan sasaran, serta konsekuensinya bagi pelayanan lain. Pengeluaran besar tidak otomatis menunjukkan keberanian ideologis. Penghematan juga tidak otomatis menunjukkan kebijaksanaan. Yang harus dinilai ialah siapa memperoleh manfaat dan siapa kehilangan kesempatan. PA GMNI dapat memperkaya perdebatan dengan mempertemukan pengalaman penerima layanan dan analisis biaya, sehingga kritik mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan serta usulan perbaikan yang operasional.
Disiplin yang sama berlaku ketika organisasi membela usaha kecil. Penyederhanaan perizinan diperlukan apabila prosedur berulang membebani kegiatan produktif, tetapi perlindungan pekerja dan lingkungan tetap harus dijaga. Kesalahan administrasi perlu dibedakan dari pelanggaran yang disengaja melalui pemeriksaan yang adil. Pembelaan kepada pelaku usaha lokal harus berjalan bersama pembelaan kepada pekerjanya. Dengan demikian, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada pergantian kelompok pengusaha yang menerima kemudahan, melainkan memperbaiki hubungan produksi agar manfaatnya menjangkau masyarakat lebih luas dan berkelanjutan.
Oligarki dan Ketergantungan Global
Oligarki juga perlu dipahami melalui mekanisme tersebut. Bahayanya muncul ketika kekayaan yang terkonsentrasi berubah menjadi kemampuan membentuk aturan, mengendalikan akses, dan melindungi keuntungan dari pengawasan. Pemilu dapat tetap berlangsung sementara pilihan kebijakan menyempit karena ketergantungan pembiayaan politik. Kedaulatan rakyat lalu berhenti pada kesempatan memilih orang, tanpa kemampuan memengaruhi keputusan. Nasionalisme yang mengabaikan masalah ini mudah menjadi pembenaran bagi konsentrasi kekuasaan domestik.
Tekanan global memperumit keadaan. Dalam hubungan ekonomi internasional, pembiayaan, teknologi, energi, dan logistik dapat berfungsi sebagai sumber daya sekaligus alat tekanan. Henry Farrell dan Abraham Newman menjelaskan kemungkinan ini melalui konsep weaponized interdependence. Penguasaan simpul penting jaringan ekonomi memungkinkan pihak tertentu mengumpulkan informasi atau membatasi akses pihak lain. Keterhubungan membawa manfaat, tetapi pembagian kekuasaan di dalamnya tidak pernah otomatis setara.
Bagi Indonesia, pelajarannya jelas: kekayaan alam tidak dengan sendirinya menghasilkan kemandirian strategis. Negara dapat menguasai bahan baku tetapi bergantung pada pembeli, perangkat produksi, pembiayaan, dan pasar akhir. Risiko harus dinilai dari konsentrasi hubungan, ketersediaan pengganti, serta biaya ketika pasokan terganggu. Mengganti satu mitra dominan dengan mitra dominan lain belum tentu memperbesar kebebasan. Yang diperlukan ialah kemampuan nasional untuk mempertahankan pilihan.
Berdikari karena itu membutuhkan keterbukaan yang memiliki arah. Investasi asing dapat memperkuat industri apabila menghasilkan pembelajaran, memperluas pemasok domestik, dan meningkatkan keterampilan pekerja. Modal nasional pun dapat merugikan masyarakat apabila memperoleh perlindungan berlebihan sambil mengalihkan seluruh risiko kepada negara. Penilaian harus bertumpu pada pembagian manfaat dan penguasaan kemampuan. Kewarganegaraan pemilik modal tidak boleh menggantikan pemeriksaan atas mutu kontrak dan akibat kebijakannya.
Hilirisasi dan Disiplin Industri
Hilirisasi merupakan medan penting pengujian tersebut. Mengolah bahan mentah membuka peluang nilai tambah, tetapi kenaikan ekspor belum menjawab siapa menguasai rantai nilai. Apakah insinyur domestik memperoleh kemampuan merancang? Apakah pemasok lokal meningkat kualitasnya? Apakah pekerja mendapat perlindungan dan jalur peningkatan keterampilan? Apakah daerah penghasil memperoleh manfaat yang sepadan dengan beban ekologis? Pertanyaan ini menentukan apakah industrialisasi membangun kemampuan atau hanya memperluas lokasi produksi.
Kritik tersebut justru memperkuat alasan untuk merancang hilirisasi secara serius. Kewajiban pembelajaran teknologi memerlukan sasaran yang dapat diuji. Dukungan terhadap pemasok lokal membutuhkan peningkatan mutu dan akses pembiayaan. Perlindungan lingkungan memerlukan pengawasan yang independen. Insentif harus dievaluasi dan dapat dihentikan ketika tujuan tidak tercapai. Tanpa disiplin, kebijakan industri berisiko berubah menjadi pembagian fasilitas, sementara kata strategis digunakan untuk menunda pertanggungjawaban.
Peter Evans menawarkan gagasan embedded autonomy: negara perlu memahami dunia produksi melalui hubungan yang erat, sambil menjaga otonomi dari kepentingan sempit. Inilah tugas yang sulit sekaligus menentukan. Birokrasi yang terputus dari pelaku usaha bisa menghasilkan aturan yang tidak operasional. Birokrasi yang terlalu tunduk dapat menjadi pelayan rente. Negara yang mampu membangun industri harus mempunyai kompetensi, keterbukaan, dan keberanian menolak permintaan pihak yang dekat dengannya.
Energi dan logistik memperlihatkan bagaimana soal tersebut menyentuh kehidupan sehari-hari. Gangguan pasokan, biaya distribusi, dan perubahan harga dapat menekan usaha kecil serta rumah tangga. Reformasi perlu memeriksa seluruh rantai, dari pengadaan hingga penerima akhir. Digitalisasi membantu keterlacakan, tetapi perangkat lunak tidak otomatis menghapus konflik kepentingan. Perubahan kelembagaan pun tidak berguna apabila hanya memindahkan kewenangan tanpa memperjelas tanggung jawab dan ruang pengawasan.
Perlindungan pengusaha daerah harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik yang sama. Mereka layak memperoleh aturan yang jelas, akses yang adil, dan kesempatan meningkatkan kemampuan. Namun asal daerah tidak memberikan kekebalan terhadap evaluasi. Perlindungan tidak boleh menjadi hak eksklusif yang membebani konsumen. Kolaborasi BUMN, swasta, dan koperasi harus diuji dari mutu layanan, efisiensi, ketahanan pasokan, serta pembagian kesempatan yang dihasilkannya bagi masyarakat.
Geostrategi dari Pengalaman Warga
Geostrategi akhirnya harus dibaca dari pengalaman warga. Bagi masyarakat kepulauan, arti posisi silang Indonesia terlihat pada ongkos angkut dan kepastian barang tiba. Bagi petani, hubungan global terasa melalui harga pupuk serta akses pasar. Bagi pekerja, perubahan permintaan dapat mengubah jam kerja dan pendapatan. Keamanan nasional karena itu mencakup kemampuan melindungi kehidupan dari guncangan, sekaligus menjaga agar tindakan perlindungan tidak menghilangkan hak masyarakat.
Politik luar negeri bebas aktif memerlukan kapasitas untuk menghasilkan pengaruh. Banyaknya mitra dan forum tidak otomatis memperbesar daya tawar. Hasilnya harus terlihat dalam perlindungan pekerja migran, keamanan pelayaran, akses teknologi, dan ruang kebijakan yang lebih luas. Diversifikasi perlu disertai kemampuan berunding dan konsistensi prinsip. Penolakan penjajahan serta penghormatan terhadap kemanusiaan harus menjadi pedoman, termasuk ketika prinsip itu berhadapan dengan keuntungan ekonomi jangka pendek.
Namun ketegasan terhadap tekanan luar akan rapuh bila keputusan domestik tidak dapat diperiksa. Kontrak yang timpang mempunyai pihak yang menyetujuinya. Fasilitas yang berlebihan mempunyai proses yang memberikannya. Kerusakan yang dibiarkan menunjukkan pengawasan yang gagal. Menjelaskan semua persoalan melalui ancaman asing akan menutupi tanggung jawab tersebut. Kedaulatan menuntut kemampuan menegosiasikan hubungan internasional sekaligus keberanian mengoreksi kepentingan di dalam negeri yang memperlemah posisi bangsa.
Kebudayaan dan Keberanian Menilai
Kepribadian dalam kebudayaan memberi dasar bagi keberanian itu. Ia tumbuh melalui kemampuan menilai, mencipta, dan berdialog secara merdeka. Menghormati Sukarno berarti mengembangkan pemikirannya untuk memahami kenyataan, dengan tetap membuka ruang kritik. Ketika nama besar digunakan untuk menghentikan perdebatan, warisan berubah menjadi dogma. Persatuan yang menganggap ketidaksetujuan sebagai pengkhianatan sedang memutus sumber pembaruan intelektualnya sendiri dan membiasakan anggota menyerahkan penilaian kepada pemimpin.
Di ruang digital, kebebasan menilai berhadapan dengan insentif perhatian, penyebaran disinformasi, dan pemusatan kendali atas data. Respons kebangsaan membutuhkan literasi, perlindungan hak, serta kemampuan memproduksi pengetahuan. Ancaman tersebut tidak boleh dijadikan dalih mempersempit kritik. Warga yang dapat memeriksa informasi justru memperkuat ketahanan masyarakat. Alumni yang berbicara tentang kedaulatan pikiran harus bersedia membantah informasi keliru, termasuk ketika informasi itu menguntungkan kelompoknya sendiri.
Petuah Jawa kebat kliwat, gancang pincang memberi pengingat mengenai bahaya ketergesa-gesaan. Dalam kebijakan publik, kecepatan harus ditopang pengetahuan dan proses yang dapat diperiksa. Partisipasi bermakna memungkinkan pemerintah menemukan biaya yang luput dari perhitungan, mendengar pengalaman kelompok terdampak, dan memperbaiki rancangan. Konsultasi memang membutuhkan waktu. Namun keputusan yang mengabaikan pengetahuan masyarakat dapat meninggalkan konflik serta beban yang jauh lebih lama daripada proses pembahasannya.
PA GMNI dan Risiko Pembusukan
Pada titik ini, pertanyaan kembali kepada PA GMNI. Organisasi alumni rentan terhadap romantisme, patronase, dan elitisme, sebagaimana organisasi lain yang memiliki jaringan berpengaruh. Risikonya perlu dicegah melalui aturan, bukan ditutup dengan kebanggaan sejarah. Romantisme membuat masa lalu menggantikan analisis. Patronase membuat kedekatan menggantikan kapasitas. Elitisme membuat klaim mewakili rakyat menggantikan kesediaan mendengar. Ketiganya dapat mengosongkan ideologi tanpa perlu menghapus satu pun semboyannya.
Antonio Gramsci membantu menjelaskan pilihan peran intelektual di persimpangan itu. Pengetahuan dapat memperkuat kemampuan kelompok yang dilemahkan untuk memahami kepentingannya, tetapi juga dapat menyediakan pembenaran bagi kekuasaan. Alumni perlu memilih melalui tindakan konkret: membuka data, menguji alasan kebijakan, dan bekerja bersama komunitas terdampak. Berbicara atas nama rakyat harus disertai mekanisme agar rakyat dapat membantah, mengoreksi, dan menentukan prioritas perjuangan yang mengatasnamakan mereka.
Independensi organisasi juga mempunyai dasar material. Pembiayaan perlu terbuka, konflik kepentingan wajib diungkapkan, dan jabatan organisasi harus dipisahkan dari transaksi pribadi. Kerja sama dengan pemerintah tetap mungkin, asalkan tujuan serta manfaatnya jelas dan kebebasan mengkritik terjaga. Bantuan yang mensyaratkan diam mempunyai harga politik terlalu mahal. Organisasi sedang mengorbankan kemampuan menilai agar kegiatan tetap berlangsung, meskipun alasan moral untuk menyelenggarakannya semakin menghilang.
Agenda praktis harus sebanding dengan kemampuan. Jejaring kajian dapat memilih persoalan energi, hilirisasi, atau tata niaga yang dikuasainya, lalu menghasilkan usulan yang terbuka untuk diuji. Pendampingan koperasi dan usaha rakyat perlu berkelanjutan. Pendidikan politik harus melatih pembacaan data serta keberanian berbeda pendapat. Alumni muda, perempuan, dan anggota daerah perlu ikut menentukan arah, sehingga organisasi memperoleh pengalaman yang lebih luas daripada pengalaman elite pusat.
Ukuran keberhasilan harus mengikuti pekerjaan tersebut. Kajian dinilai dari mutu bukti dan kegunaannya. Pendampingan dinilai dari perubahan kemampuan serta posisi tawar warga. Organisasi perlu membedakan kontribusinya dari perubahan yang disebabkan faktor lain. Kejujuran mengakui keterbatasan lebih berharga daripada mengklaim setiap keberhasilan pembangunan. Evaluasi yang terbuka juga memungkinkan program dihentikan atau diperbaiki, sehingga solidaritas tidak berubah menjadi kewajiban mempertahankan kegiatan yang tidak bermanfaat.
Persatuan lintas pilihan politik akan bertahan apabila memiliki batas etik yang tegas. Anggota dapat berbeda mengenai instrumen pembangunan, tetapi tidak menjadikan korupsi, kekerasan, atau diskriminasi sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Setiap alumni yang berkuasa harus bersedia diawasi. Setiap pengkritik harus bersedia diuji buktinya. Kedekatan justru menambah tanggung jawab untuk menegur, sebab kritik dari seorang kawan dapat mencegah kesalahan sebelum berubah menjadi kerusakan yang meluas.
Penutup
Trisakti adalah utang sejarah yang pembayarannya menuntut kerja pengetahuan, pembenahan institusi, dan keberanian menanggung ketidaknyamanan politik. PA GMNI dapat mengambil bagian dengan mengubah jaringan menjadi kekuatan pembelaan publik. Kehormatannya terletak pada manfaat bagi mereka yang tidak memiliki jalan menuju kekuasaan. Jika persatuan hanya memperpendek jarak antarelite, ia sedang menjauhkan organisasi dari rakyat. Trisakti memperoleh kehidupan ketika seorang kawan berani berkata bahwa kekuasaan telah berjalan ke arah yang salah.
(Alumni GMNI Jember - Peneliti Yayasan Satria Merah Jambu)
Editor : Redaksi