Pemkot dan MUI Perkuat Pemberantasan Narkoba

avatar Redaksi
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Diperlukan pendekatan spiritual, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Diperlukan pendekatan spiritual, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi.

aktualita.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya menyiapkan strategi terpadu untuk mencegah peredaran narkoba dan minuman keras (miras). Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, ulama, kepolisian, serta pelibatan generasi muda hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Diperlukan pendekatan spiritual, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi untuk menyentuh akar persoalan.

Baca Juga: Eri Usut Dugaan Pungli Dishub

Hal itu disampaikan Eri saat memberikan keynote speech dalam Seminar dan Deklarasi Anti Narkoba yang diselenggarakan MUI Kota Surabaya di RS Kemenkes, Rabu (4/11/2026).

"Masjid dan musala berdiri banyak di Surabaya, tetapi miras dan narkoba juga masih ada. Apalah arti berdirinya masjid kalau kita tidak mampu menghilangkan itu semua? Masjid itu bukan sekadar dibangun, tapi dimakmurkan. Mari bersama-sama kita lawan narkoba dan miras," tegas Eri.

Ia juga menyoroti peredaran miras yang dinilai dapat menjadi salah satu faktor risiko penyalahgunaan narkotika. Pemkot Surabaya, menurutnya, telah mengambil tindakan dengan menutup sejumlah tempat penjualan miras yang tidak memiliki izin.

Eri mengajak Remaja Masjid dan Karang Taruna berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya. Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum.

"Jangan pernah bermimpi narkoba dan miras hilang kalau kita sendiri diam. Jika warga takut bertindak langsung, segera laporkan ke Pemkot, Polrestabes, atau BNN. Kita punya Satgas Anti Premanisme untuk menindaklanjuti," ujarnya.

Baca Juga: Parkir Jalan Opak Wajib Digital

Sebagai langkah pencegahan, Pemkot juga menyiapkan intervensi ekonomi di kawasan rawan peredaran narkoba, termasuk Jalan Kunti. Program tersebut diarahkan melalui pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi lokal agar tercipta lingkungan yang lebih produktif.

"Kami memberikan dukungan penuh pada kawasan rawan, seperti Jalan Kunti melalui program intervensi UMKM dan penguatan pergerakan ekonomi lokal agar iklim lingkungan berubah menjadi lebih positif," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Kota Surabaya, KH Muhaimin Ali mengatakan, pihaknya akan memperluas sosialisasi pencegahan narkoba melalui pendekatan berbasis wilayah, mulai Surabaya Barat, Timur, Selatan, hingga Utara.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Kembangkan Hutan Kota Jeruk jadi Tempat Wisata hingga Motor Penggerak Ekonomi

"Terkait pencegahan narkoba ini, kami akan meneruskan sosialisasi secara lebih merata per wilayah seperti Surabaya Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Setiap wilayah mencakup 5 sampai 7 kecamatan, sehingga daya serap peserta dan imbasnya bisa jauh lebih besar," ujar Muhaimin.

MUI juga menyiapkan edukasi khusus selama Ramadan dengan melibatkan mubalig dan khatib. Materi pencegahan narkoba akan disisipkan dalam ceramah dan kultum tarawih di masjid maupun musala.

"Ramadan adalah momen tertinggi untuk mencegah kemungkaran. Karena itu, para penceramah dan imam tarawih nanti tidak hanya menyampaikan fadhilah Ramadan, tetapi wajib menyisipkan materi pencegahan narkoba. Dengan begitu, ratusan ribu jemaah di seluruh masjid dan musala Surabaya bisa mendapatkan edukasi secara serentak dan sistematis," pungkasnya. (*/jon)

Berita Terbaru

Hukum,

Prabowo Copot Listyo dari KSP

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Listyo telah ditandatangani Prabowo.

Peristiwa,

31 Kecamatan Bicara Gender

Pendekatan budaya diharapkan membuat pesan kesetaraan lebih mudah diterima masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan.